3 Daerah Ditetapkan Jadi Pilot Project Penerapan Manajemen Krisis Kepariwisataan

Menteri Pariwisata Arief Yahya

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menetapkan tiga daerah sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam menerapkan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK). MKK yang dikuatkan dengan payung hukum Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan menjadi pedoman mitigasi dan penanganan bencana krisis kepariwisataan yang bersumber dari faktor alam dan non-alam (krisis sosial).

Ketiga daerah tersebut, yakni kepulauan Riau mewakili regional barat, Jawa Barat mewakili regional tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mewakili regional timur.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyatakan, penerapan MKK ini sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi krisis kepariwisataan yang menyebabkan turunnya citra kepariwisataan Indonesia maupun jumlah wisatawan di daerah tujuan pariwisata, kawasan strategis pariwisata, dan daerah wisata lainnya.

“Sampai saat ini krisis pariwisata berupa bencana alam yang terjadi di Bali, Lombok, Selat Sunda, Palu dan daerah lain di Tanah Air berdampak pada pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang tahun ini targetnya sebesar 18 juta wisman, diprediksi hanya tercapai 16 juta atau mengalami potential loss 2 juta wisman,” kata Menpar Arief Yahya dalam Sosialisasi Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, kantor Kemenpar, Senin (9/9/2019).

Adapun Menpar Arief Yahya didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan, pengalaman selama ini dalam menangani bencana alam di destinasi pariwisata memerlukan kehati-hatian, khususnya ketika menetapkan status bencana dan daerah terdampak, karena hal itu berdampak pada pemberlakuan travel warning bagi para wisman.

Menpar Arief mencontohkan ketika terjadi erupsi Gunung Agung di Bali pada 27 November 2017 lalu. Penetapan status ‘Awas’ (level IV) membawa dampak sejumlah negara sumber wisman termasuk Tiongkok mengeluarkan travel warning.

“Kunjungan wisman dari Tiongkok ke Bali seketika itu drop. Kemudian pada 23-24 Desember 2017 ketika status ‘Awas’ kita revisi hanya 10 km dari Gunung Agung dan di luar zona tersebut dinyatakan aman, kunjungan wisman Tiongkok ke Bali berangsur-angsur pulih kembali,” kata Menpar Arief Yahya.

Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan, untuk meminimalisir dampak dari peristiwa bencana alam, pemerintah tengah mempersiapkan peraturan yang mewajibkan daerah untuk membuat rencana kontijensi (contingency plan) bencana. Pada dasarnya terjadinya bencana; antara lain; erupsi, tsunami, gempa bumi, likuifaksi, banjir, tanah longsor, maupun angin puting beliung, menurutnya, merupakan peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang sehingga mitigasi dan kewaspadaan sangat diperlukan dalam upaya mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian harta benda.

“Bila pemerintah daerahnya kuat, kemudian rakyatnya taat peristiwa bencana tidak banyak menelan korban. Sebaliknya, jika peran pemerintah tidak kuat dan rakyatnya tidak taat, peristiwa bencana misalnya banjir akan banyak menelan korban jiwa,” kata Doni Monardo.

Wakil Direktur Pusat Studi Otonomi Daerah IPDN Kemendagri Khalilul Khairi menyatakan, di era otonomi daerah peran Pemerintah Daerah (Pemprov/Pemkot/Pemkab) sangat besar atau otonom. Dalam penanggulangan bencana alam maupun bencana non-alam (krisis sosial) yang berdampak pada pariwisata, menurutnya, ada dua hal yang perlu dilakukan daerah. Yakni dengan membuat norma standar prosedur serta peningkatan keterampilan atau keahlihan masyarakat dalam menanggulangi bencana sebagai krisis kepariwisataan.

“Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) ini sebagai aturan yang dapat diikuti daerah dalam mengatasi krisis kepariwisataan yang diakibatkan oleh faktor alam dan non-alam (krisis sosial),” katanya.

Sementara itu Kepala Biro Komunikasi Publik (Komblik) Kemenpar Guntur Sakti yang juga Ketua Tim Tourism Crisis Center (TCC) dalam pemaparannya menyatakan, MKK memiliki empat fase kerja yakni; Fase Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Fase Tanggap Darurat, Fase Pemulihan, dan Fase Normalisasi.

“Pada fase kesiapsiagaan dan mitigasi ini peran pemerintah daerah (Pemprov/Pemkot/Pemkab) sangat besar. Fase ini juga melibatkan seluruh stakeholder pariwisata,” kata Guntur Sakti.

Dengan ditetapkannya tiga destinasi pariwisata (Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan NTB) sebagai proyek percontohan MKK, berbagai program di antaranya kegiatan Focus Group Discussion (FGD) akan dilaksanakan di sana. (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

Hotel

Soppeng, Kota Penikmat Kopi

Ilustrasi kopi Indonesia (Ist) Indonesia kaya akan beragam potensi wisata yang diminati wisatawan Nusantara (wisnus) maupun turis asing. Dan, wisata kuliner negeri ini ternyata menggoda wisnus dan wisatawan mancanegara. Sebut

SightSeeing

Pelindo III Apresiasi Pariwisata Banyuwangi

Logo PT Pelindo III (Ist) Manajemen PT Pelabuhan Indonesia III memberikan apresiasi kepada pariwisata Banyuwangi, Jawa Timur terpilih menjadi salah satu destinasi baru andalan Indonesia. “Sesuai dengan harapan dan sudah kita

Festival

Tat Twam Asi yang Memberikan Inspirasi Pariwisata Indonesia

Menteri Pariwisata Arief Yahya (tengah) dalam pembukaan Sanur Beach Festival 2016 bertempat di Inna Grand Bali Beach Sanur, Bali pada Rabu (24/8/2016) (Ist) Kisah sukses selalu ada tokoh di balik

Slideshow

Menanti Chef Degan Mempromosikan Kuliner Indonesia di Perancis

Chef Degan mempromosikan kuliner khas Indonesia di mancanegara (Ist) Degan Septoadji, seorang chef profesional asal Indonesia telah berpengalaman lebih dari 30 tahun di industri boga. Mengenyam pendidikan dan mengawali karirnya di Eropa,

Travel Operator

Wisatawan Malaysia Tertarik Wisata Wali Songo dengan Kereta Wisata

Presiden Direktur PT KA Pariwisata Totok Suryono bersama tim dari KA Pariwisata foto bersama dengan rombongan tim dari Malaysia Wisatawan asal Malaysia yang tertarik traveling ke Indonesia kini tidak hanya

Nature

Presiden Jokowi Apresiasi Kunjungan Wisman

Presiden Jokowi (kanan) (Ist) Presiden Jokowi memang punya cara yang ‘anti mainstream’ dalam segala sisi, termasuk dalam mengungkapkan rasa gembira ketika angka capaian kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke negeri ini