3 Daerah Ditetapkan Jadi Pilot Project Penerapan Manajemen Krisis Kepariwisataan

Menteri Pariwisata Arief Yahya

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menetapkan tiga daerah sebagai proyek percontohan (pilot project) dalam menerapkan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK). MKK yang dikuatkan dengan payung hukum Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataan menjadi pedoman mitigasi dan penanganan bencana krisis kepariwisataan yang bersumber dari faktor alam dan non-alam (krisis sosial).

Ketiga daerah tersebut, yakni kepulauan Riau mewakili regional barat, Jawa Barat mewakili regional tengah, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mewakili regional timur.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menyatakan, penerapan MKK ini sebagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi krisis kepariwisataan yang menyebabkan turunnya citra kepariwisataan Indonesia maupun jumlah wisatawan di daerah tujuan pariwisata, kawasan strategis pariwisata, dan daerah wisata lainnya.

“Sampai saat ini krisis pariwisata berupa bencana alam yang terjadi di Bali, Lombok, Selat Sunda, Palu dan daerah lain di Tanah Air berdampak pada pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang tahun ini targetnya sebesar 18 juta wisman, diprediksi hanya tercapai 16 juta atau mengalami potential loss 2 juta wisman,” kata Menpar Arief Yahya dalam Sosialisasi Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona Jakarta, kantor Kemenpar, Senin (9/9/2019).

Adapun Menpar Arief Yahya didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menjelaskan, pengalaman selama ini dalam menangani bencana alam di destinasi pariwisata memerlukan kehati-hatian, khususnya ketika menetapkan status bencana dan daerah terdampak, karena hal itu berdampak pada pemberlakuan travel warning bagi para wisman.

Menpar Arief mencontohkan ketika terjadi erupsi Gunung Agung di Bali pada 27 November 2017 lalu. Penetapan status ‘Awas’ (level IV) membawa dampak sejumlah negara sumber wisman termasuk Tiongkok mengeluarkan travel warning.

“Kunjungan wisman dari Tiongkok ke Bali seketika itu drop. Kemudian pada 23-24 Desember 2017 ketika status ‘Awas’ kita revisi hanya 10 km dari Gunung Agung dan di luar zona tersebut dinyatakan aman, kunjungan wisman Tiongkok ke Bali berangsur-angsur pulih kembali,” kata Menpar Arief Yahya.

Sementara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menyatakan, untuk meminimalisir dampak dari peristiwa bencana alam, pemerintah tengah mempersiapkan peraturan yang mewajibkan daerah untuk membuat rencana kontijensi (contingency plan) bencana. Pada dasarnya terjadinya bencana; antara lain; erupsi, tsunami, gempa bumi, likuifaksi, banjir, tanah longsor, maupun angin puting beliung, menurutnya, merupakan peristiwa yang terjadi secara berulang-ulang sehingga mitigasi dan kewaspadaan sangat diperlukan dalam upaya mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian harta benda.

“Bila pemerintah daerahnya kuat, kemudian rakyatnya taat peristiwa bencana tidak banyak menelan korban. Sebaliknya, jika peran pemerintah tidak kuat dan rakyatnya tidak taat, peristiwa bencana misalnya banjir akan banyak menelan korban jiwa,” kata Doni Monardo.

Wakil Direktur Pusat Studi Otonomi Daerah IPDN Kemendagri Khalilul Khairi menyatakan, di era otonomi daerah peran Pemerintah Daerah (Pemprov/Pemkot/Pemkab) sangat besar atau otonom. Dalam penanggulangan bencana alam maupun bencana non-alam (krisis sosial) yang berdampak pada pariwisata, menurutnya, ada dua hal yang perlu dilakukan daerah. Yakni dengan membuat norma standar prosedur serta peningkatan keterampilan atau keahlihan masyarakat dalam menanggulangi bencana sebagai krisis kepariwisataan.

“Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) ini sebagai aturan yang dapat diikuti daerah dalam mengatasi krisis kepariwisataan yang diakibatkan oleh faktor alam dan non-alam (krisis sosial),” katanya.

Sementara itu Kepala Biro Komunikasi Publik (Komblik) Kemenpar Guntur Sakti yang juga Ketua Tim Tourism Crisis Center (TCC) dalam pemaparannya menyatakan, MKK memiliki empat fase kerja yakni; Fase Kesiapsiagaan dan Mitigasi, Fase Tanggap Darurat, Fase Pemulihan, dan Fase Normalisasi.

“Pada fase kesiapsiagaan dan mitigasi ini peran pemerintah daerah (Pemprov/Pemkot/Pemkab) sangat besar. Fase ini juga melibatkan seluruh stakeholder pariwisata,” kata Guntur Sakti.

Dengan ditetapkannya tiga destinasi pariwisata (Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan NTB) sebagai proyek percontohan MKK, berbagai program di antaranya kegiatan Focus Group Discussion (FGD) akan dilaksanakan di sana. (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

Hotel

Agen Perjalanan Wisata Arab Saudi Diundang Famtrip ke Indonesia

Foto bersama peserta famtrip (Ist) Agen perjalanan wisata dan media massa dari Arab Saudi diundang untuk mengikuti kegiatan Familiarization Trip (Famtrip) di beberapa kota di Indonesia pada 20 hingga 28

Destinations

Wisata Halal Kebanggaan Indonesia

Penerima World Halal Tourism Awards 2016 (Ist) Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama CEO International Travel Week Abu Dhabi Andy Buchanan menyerahkan piagam penghargaan World Halal Tourism Awards (WHTA) 2016 kepada Gubernur

Tour Package

Libur Akhir Tahun ke Bali Nikmati Denpasar Festival 2016

Launching Denpasar Festival 2016 (Ist) Menteri Pariwisata Arief Yahya diwakili Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Dadang Rizki Ratman bersama Walikota Denpasar I B Rai Dharmawijaya Mantra melakukan launching

Cuisine

Dari Lembata Nusa Tenggara Timur Membangun Potensi Maritim Nusantara

Launching Hari Nusantara 2016 (Ist) Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Frans Lebu Raya meluncurkan Hari Nusantara 2016 di Balairung Soesilo

Tourism

Pemerintah Dorong Produk Lokal Bersaing di Pasar Global

Presiden Jokowi (Ist) Pemerintah Indonesia mendorong pengusaha dan produk-produk lokal untuk bisa bersaing di kancah global. Untuk itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau para pengusaha lokal pemilik merek-merek lokal untuk

Festival

Sumsel Manfaatkan Asia Triathlon 2017 Promosi Wisata Jaring Wisatawan

Kepala Dinas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel Irene Camelyn Sinaga (kanan) berpose bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya (Ist) Pemerintah provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) optimistis kunjungan wisatawan Nusantara dan turis asing