FPMDI Usulkan Calon Anggota Dewan Pers

ForumPimDIgi-640x450

Forum Pimpinan Media Digital Indonesia (FPMDI) (Ist)

Dewan Pers akan selesai pada Februari 2016 mendatang. Forum Pimpinan Media Digital Indonesia (FPMDI) ikut menyikapi pengumuman dari Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers yang akan melakukan seleksi calon anggota Dewan Pers periode 2016-2019.

FPMDI mengusulkan calon anggota atau kandidat Dewan Pers berasal dari unsur wartawan, unsur pimpinan perusahaan pers, dan unsur tokoh masyarakat.

“Kami ingin anggota Dewan Pers pada masa mendatang adalah orang yang mengerti dan memperjuangkan media digital,” ujar SS Budi Rahardjo, Ketua Umum FPMDI di Jakarta, Senin (30/11/2015).

Pasalnya, Budi melihat media digital saat ini masih dianggap anak bawang atau anak tiri yang kurang diperhatikan. Sementara realitanya, media tradisional mulai beralih dan melebarkan pola bisnisnya ke media digital.

Di Dewan Pers, misalnya, untuk web-nya saja sudah ketinggalan zaman. “Contohnya saja, website Dewan Pers tidak up to date data wartawan yang sudah ikut kompetensi,” ucapnya.

Adapun FPMDI melihat Dewan Pers merupakan institusi yang kerap menjadi penengah atau terkadang menjadi mediator tatkala unsur pers bersinggungan dengan pihak-pihak lain.

Namun, masih belum mau mengurusi dan membantu mencari jalan keluar untuk masalah dan sumber daya manusia (SDM) media digital.

Karenanya FPMDI ingin sosok anggota Dewan Pers di era teknologi internet, dimana arus informasi memungkinkan setiap orang menjadi konsumen dan produsen informasi.

Perubahan dramatis pola komunikasi manusia ini perlu disikapi Dewan Pers yang berisikan orang yang ikut mengedepankan potensi media digital.

“Eksistensi media digital perlu diperhitungkan di era saat ini,” ujar Budi alias Jojo. Di era economic digital, Dewan Pers perlu mempunyai sosok yang mengerti apa itu media digital, bukan hanya kepentingan publik dan pers pada umumnya.

Orang yang mengerti dan mau memperjuangkan eksistensi media digital. “Itu yang akan kami calonkan,” ujarnya ketika Budi Rahardjo memberi nama calon-calon kandidat ke Wina Armada yang merupakan Ketua Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers periode 2016-2019.

Usulan lisan itu oleh Wina ditanggapi dengan baik. Wina Armada meminta FPMDI secara resmi mengajukan nama yang dicalonkan kepada Sekretariat Badan Pemilihan Anggota Dewan Pers yang berada di Gedung Dewan Pers Lantai 7 Jalan Kebon Sirih No 32 Jakarta Pusat.

“Kami tunggu hingga tanggal 3 Desember 2015,untuk mengajukan nama dan syarat-syaratnya,” ujar Wina Armada. Jadi, ayo siapa. “Kalau mendukung orang atau tokoh, harus dengan asas legalilitas juga. Formil,” demikian mantan anggota Dewan Pers ini menantang.

Sebagai organisasi FPMDI sudah layak mencalonkan karena anggotanya sudah tersebar dan punya eksistensi. Ada di Jakarta serta Jawa Timur.

Dalam waktu dekat ini, Jawa Barat dan Batam akan mendeklarasikan sebagai organisasi media digital yang terdiri dari orang-orang yang kompeten, yang dalam penulisan beritanya memenuhi kaedah jurnalistik dan kode etik yang dikedepankan oleh Dewan Pers.

“Mohon kiranya suara dari para pimpinan media digital bisa dimasukan dalam kriteria orang-orang yang akan duduk di Dewan Pers,” demikian penegasan SS Budi Rahardjo. Ketua Umum FPMDI ini menjelaskan, dalam grupnya, beranggota sekitar 500 lebih website.

Ragam website itu sedang diiventaris untuk kemudian dibenahi, dalam hal legalitas dan pendidikan SDM-nya lewat FPMDI yang tersebar di seluruh Indonesia. (Gabriel Bobby)

 

About author



You might also like

Slideshow

Ketum Proda Indonesia Ucapkan Selamat untuk Pasangan #01

Rudi Kabunang (Ist) Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini belum mengumumkan secara resmi hasil perhitungan cepat (quick count) pemilihan calon presiden dan wakil presiden 2019. Kendati demikian, melihat hasil

Indonesiaku

Konsekuensi Memaknai Hukum Sebatas Teks

Pereddi Sihombing (Ist) Akhir-akhir ini kita selalu diperhadapkan dengan fenomena penegakan hukum yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat luas, terkhusus di kalangan para ahli hukum. Penegakan hukum yang mengundang

Indonesiaku

Teddy Indra Mahesa, Pengacara Sengketa Perdata

Teddy Mahesa (Ist) Seperti diketahui bersama, upaya hukum merupakan upaya terakhir (Ultimum Remidium) dalam menyelesaikan suatu sengketa. Dengan demikian terkadang menjaga suatu sengketa agar tidak meningkat menjadi perseteruan yang panas

Airlines

Arif Wibowo Tetap Jadi Pilot Garuda Indonesia

Pesawat Garuda Indonesia (Ist) PT Garuda Indonesia Tbk merombak susunan direksi dengan mengganti sejumlah direktur, yakni tiga direktur dan menambah satu jabatan direktur baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Indonesia itu Bagus

Yogyakarta yang Istimewa untuk Wisatawan

Tim PPD #01 bersama masyarakat Yogyakarta Yogyakarta seakan tak pernah sepi kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan Nusantara (wisnus). Ya, wisman dan wisnus terlihat ramai di Yogyakarta pada akhir pekan

Slideshow

KPKu Imbau 2 Kepala Daerah Menyerahkan Diri ke KPK

Korps Pengacara Korupsi mengimbau kepada Bupati Tulungagung dan Walikota Blitar untuk menyerahkan diri kepada KPK. “Sehubungan pemberitaan pers dimana KPK meminta Bapak berdua menyerahkan diri, maka kami Korps Pengacara Korupsi