‘Hadiah Rp200 Juta bagi Pelapor Korupsi memiliki Dampak Positif’

Ketua Forum Advokat Spesialist Tipikor (FAST) Tito Hananta Kusuma (Ist)

Presiden Jokowi diketahui telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang melaporkan kasus korupsi kepada penegak hukum akan mendapatkan uang imbalan maksimal Rp200 juta dan piagam penghargaan. Adapun Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

Terkait peraturan ini, Ketua Forum Advokat Spesialist Tipikor (FAST) Tito Hananta Kusuma menilai peraturan ini dapat memicu masyarakat, LSM hingga para mahasiswa untuk mengawasi pemerintahan.  Namun kata Tito, hal positif ini harus diimbangi dengan adanya solusi pencegahan, yaitu bagaimana secara bersama-sama dapat mencegah Korupsi.

“Usulan dari kami adalah dengan membuat jangka waktu pengurusan perizinan dibatasi paling lama satu bulan sehingga orang tidak tergoda untuk melakukan penyuapan dalam mengurus perizinan,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima patainanews.com, Jumat (12/10/2018).

Tito Hananta Kusuma (tengah) (Ist)

“Contohnya jika permohonan didaftarkan hari ini, maka satu bulan kemudian sudah harus selesai, baik permohonan tersebut diterima ataupun ditolak sehingga terdapat kepastian hukum,” ujarnya. Kemudian, lanjut Tito, usulan selanjutnya adalah dengan mengharuskan adanya audit terlebih dahulu dari BPK terhadap setiap transaksi pemerintah, sehingga meminimalisir timbulnya kerugian negara.

“Jika terdapat potensi kerugian negara, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan dan demikian pula sebaliknya,” ujarnya. Selain itu, pihak yang berpartisipasi dalam laporannya juga mesti memasukkan laporan yang ideal alias tidak mengandung unsur tuduhan.

‘Hadiah Rp200 juta bagi pelapor korupsi memiliki dampak positif,” ucapnya. Sebab kasus korupsi ada dua jenis, pertama kerugian negara yakni pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Kedua penyuapan, pasal 5, 6, 11, 12 dan 13. “Harus jelas siapa nama pihak-pihak yang dilaporkan, projek apa, nilai kerugian negara,” ujar Tito.

“Jangan sampai ada fitnah di dalam laporan tersebut,” sambungnya. (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

Tour Package

Pesona Bali yang Menggoda Tim Toyota Astra Finance

Bernardus Nadu di Bali (Ist) Daya tarik Bali memang selalu menggoda bagi wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Ya, tak bisa dipungkiri pesona Pulau Dewata juga menjadi daya tarik tim Toyota

Slideshow

PATA Indonesia Dukung Batavia Fun Bike

:Logo PATA Indonesia Chapter (Ist) PATA Indonesia Chapter mendukung Batavia Fun Bike yang digelar majalah Sarasvati yang diadakan di kawasan Kota Tua Jakarta. Adapun Batavia Fun Bike dilakukan pada Minggu

Slideshow

Generasi Muda, Modal Indonesia Hadapi MEA

Yossy (Ist) Generasi muda negeri ini dinilai menjadi modal berharga Indonesia untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). “Ada beberapa dampak dari konsekuensi MEA, yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara

Nature

Tanjung Lesung, Destinasi Wisata Unggulan

Lapangan Golf di Tanjung Lesung direncanakan mulai akhir bulan ini sudah bisa dipakai (Ist) Indonesia memang tak terbantahkan kaya akan destinasi wisata. Bahkan, negeri ini memiliki kekayaan potensi wisata yang

Festival

Peran Gereja Mendukung Badan Pariwisata Danau Toba

Menteri Pariwisata Arief Yahya (Ist) Mesin A-B-G-C-M yang dinyalakan Menteri Pariwisata Arief Yahya terus bergulir dan semakin menemukan bentuk konkretnya. Menggabungkan Academician (A), Business (B), Government (G), Community (C) dan

Cuisine

Lagi, Promosi Pariwisata Indonesia di Rusia

KBRI Moskow bersama Direktorat Eropa III Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jumat (23/2/2018) menggelar rapat persiapan Festival Indonesia (F() ketiga di Moskow, Rusia pada 3 hingga 5 Agustus 2018 (Ist) KBRI