‘Hadiah Rp200 Juta bagi Pelapor Korupsi memiliki Dampak Positif’

Ketua Forum Advokat Spesialist Tipikor (FAST) Tito Hananta Kusuma (Ist)

Presiden Jokowi diketahui telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang melaporkan kasus korupsi kepada penegak hukum akan mendapatkan uang imbalan maksimal Rp200 juta dan piagam penghargaan. Adapun Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

Terkait peraturan ini, Ketua Forum Advokat Spesialist Tipikor (FAST) Tito Hananta Kusuma menilai peraturan ini dapat memicu masyarakat, LSM hingga para mahasiswa untuk mengawasi pemerintahan.  Namun kata Tito, hal positif ini harus diimbangi dengan adanya solusi pencegahan, yaitu bagaimana secara bersama-sama dapat mencegah Korupsi.

“Usulan dari kami adalah dengan membuat jangka waktu pengurusan perizinan dibatasi paling lama satu bulan sehingga orang tidak tergoda untuk melakukan penyuapan dalam mengurus perizinan,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima patainanews.com, Jumat (12/10/2018).

Tito Hananta Kusuma (tengah) (Ist)

“Contohnya jika permohonan didaftarkan hari ini, maka satu bulan kemudian sudah harus selesai, baik permohonan tersebut diterima ataupun ditolak sehingga terdapat kepastian hukum,” ujarnya. Kemudian, lanjut Tito, usulan selanjutnya adalah dengan mengharuskan adanya audit terlebih dahulu dari BPK terhadap setiap transaksi pemerintah, sehingga meminimalisir timbulnya kerugian negara.

“Jika terdapat potensi kerugian negara, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan dan demikian pula sebaliknya,” ujarnya. Selain itu, pihak yang berpartisipasi dalam laporannya juga mesti memasukkan laporan yang ideal alias tidak mengandung unsur tuduhan.

‘Hadiah Rp200 juta bagi pelapor korupsi memiliki dampak positif,” ucapnya. Sebab kasus korupsi ada dua jenis, pertama kerugian negara yakni pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Kedua penyuapan, pasal 5, 6, 11, 12 dan 13. “Harus jelas siapa nama pihak-pihak yang dilaporkan, projek apa, nilai kerugian negara,” ujar Tito.

“Jangan sampai ada fitnah di dalam laporan tersebut,” sambungnya. (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

All About Indonesia

Keajaiban Tuhan Mengantar Sayudi Bertemu dengan Presiden Jokowi

Sayudi, pemilik WKB bersama keluarga dengan Rosiana Silalahi (Ist) “Kamu bebat,” kata Presiden Jokowi seperti yang diutarakan Sayudi, pemilik Warteg Kharisma Bahari ketika dirinya mendapat kesempatan bertemu langsung dan berjabat

Airlines

BWJ Gandeng Nusa Flying School Kembangkan Pariwisata Tanjung Lesung

Managing Director PT BWJ Fachrully F Lasahido, Direktur Utama PT BWJ Poernomo Siswoprassetijo, Direktur PT Jababeka Tbk (Holding dari PT BWJ) Sutedja S Darmono, dan  CEO/Founder Nusa Flying International School Capt Rudy

Culture

Jakarta Tujuan Favorit Wisman

Toko Merah di kawasan Kota Tua Jakarta (Ist) Jakarta memang dikenal macet. Namun, itu tidak membuat wisatawan mancanegara (wisman) membatalkan kunjungan ke Ibukota Republik Indonesia ini. Sebut saja kawasan Kota

Slideshow

Halal Tourism untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Nasional

President/CEO PATA Indonesia Chapter Poernomo Siswoprasetijo (kemeja putih) (Ist) Halal tourism memang menjadi potensi Indonesia sebab semakin banyak wisatawan mancanegara yang datang ke negeri ini. Wisatawan mancanegara yang tertarik berkunjung

Heritage

Wisman Suka Wisata Bahari

Menteri Pariwisata Arief Yahya (kiri) dan Wakil Ketua PHRI NTB LA Hadi Faishal (Ist) Kendati sudah terkenal di dunia, wisata bahari di Lombok, Nusa Tenggara Barat tak melulu Gili Trawangan.

Tour Package

2018, Pemerintah Gelar 100 Event untuk Kejar 17 Juta Wisman

Menteri Pariwisata Arief Yahya memimpin press conference Rakornas ke-3 Kemenpar (Ist) Pemerintah mencanangkan 17 juta wisatawan mancanegara (wisman) berkunjung ke Indonesia pada 2018 mendatang. Karenanya Kementerian Pariwisata pun menyiapkan beragam