‘Hadiah Rp200 Juta bagi Pelapor Korupsi memiliki Dampak Positif’

Ketua Forum Advokat Spesialist Tipikor (FAST) Tito Hananta Kusuma (Ist)

Presiden Jokowi diketahui telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang melaporkan kasus korupsi kepada penegak hukum akan mendapatkan uang imbalan maksimal Rp200 juta dan piagam penghargaan. Adapun Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

Terkait peraturan ini, Ketua Forum Advokat Spesialist Tipikor (FAST) Tito Hananta Kusuma menilai peraturan ini dapat memicu masyarakat, LSM hingga para mahasiswa untuk mengawasi pemerintahan.  Namun kata Tito, hal positif ini harus diimbangi dengan adanya solusi pencegahan, yaitu bagaimana secara bersama-sama dapat mencegah Korupsi.

“Usulan dari kami adalah dengan membuat jangka waktu pengurusan perizinan dibatasi paling lama satu bulan sehingga orang tidak tergoda untuk melakukan penyuapan dalam mengurus perizinan,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima patainanews.com, Jumat (12/10/2018).

Tito Hananta Kusuma (tengah) (Ist)

“Contohnya jika permohonan didaftarkan hari ini, maka satu bulan kemudian sudah harus selesai, baik permohonan tersebut diterima ataupun ditolak sehingga terdapat kepastian hukum,” ujarnya. Kemudian, lanjut Tito, usulan selanjutnya adalah dengan mengharuskan adanya audit terlebih dahulu dari BPK terhadap setiap transaksi pemerintah, sehingga meminimalisir timbulnya kerugian negara.

“Jika terdapat potensi kerugian negara, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan dan demikian pula sebaliknya,” ujarnya. Selain itu, pihak yang berpartisipasi dalam laporannya juga mesti memasukkan laporan yang ideal alias tidak mengandung unsur tuduhan.

‘Hadiah Rp200 juta bagi pelapor korupsi memiliki dampak positif,” ucapnya. Sebab kasus korupsi ada dua jenis, pertama kerugian negara yakni pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Kedua penyuapan, pasal 5, 6, 11, 12 dan 13. “Harus jelas siapa nama pihak-pihak yang dilaporkan, projek apa, nilai kerugian negara,” ujar Tito.

“Jangan sampai ada fitnah di dalam laporan tersebut,” sambungnya. (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

Tour Package

Kuliner Indonesia Dipromosikan di Paris

Kuliner Indonesia (Ist) Festival Gastronomi Indonesia yang pertama pada 2017 di Paris merupakan inisiatif dari VITO Perancis kolaborasi dengan AGI (Akademi Gastronomi Indonesia). Adapun tujuannya untuk memperkenalkan dan mempromosikan kekayaan

Cuisine

Lampung The Treasure of Sumatera

Ilsutrasi melihat lumba-lumba di Teluk Kiluan, Lampung (Ist) Lampung rupanya tak kalah menarik dengan destinasi lain di Indonesia. Wisatawan bisa berlibur ke Lampung pekan depan untuk menonton pagelaran Lampung Krakatau

Slideshow

Awards untuk PATA Chapter

Pacific Asia Travel Association (PATA), organisasi pariwisata yang berkantor pusat di Bangkok, Thailand secara rutin memberikan award untuk PATA Chapter dan PATA Student Chapter. Adapun penghargaan ini diberikan kepada PATA

Tourism

Indonesia Berjaya di Negeri Jiran

Dikna Faradiba (Ist) Malam final Miss Tourism International telah berlangsung di Malaysia. Dikna Faradiba, perwakilan dari Indonesia pun berhasil meraih sejumlah penghargaan di ajang ini. Dikna Faradiba, Putri Pariwisata 2015

Cuisine

Gerakan 1000 Luncurkan Teaser Film Impian 1000 Pulau

Suasana peluncuran teaser film Impian 1000 Pulau (Ist) Kepulauan Seribu, salah satu destinasi wisata yang termasuk dalam 10 Bali baru menjadi daya tarik tersendiri bagi Gerakan 1000. Bertempat di Pulau

Slideshow

Martha, Woman Traveler yang Jatuh Cinta dengan Singkawang

Martha Lory Fransisca (Ist) Martha Lory Fransisca, Corporate Communications JAS Airport Services mengaku menyukai Singkawang yang terletak di Kalimantan Barat. “Saya belum terlalu banyak tahu tourism object di Indonesia sebab belum semua