Ketua DPR Pastikan Hadir di HPN 2017

hpn 2017

Logo HPN 2017 (Ist)

Ketua DPR Setya Novanto menerima kunjungan Ketua Umum PWI Pusat Margiono beserta rombongan di kantornya, lantai 3 Gedung Nusantara III DPR, Senayan Jakarta Pusat, Senin, (16/1/2017).

Kunjungan Ketua PWI Pusat beserta rombongan bermaksud mengundang Ketua DPR Setya Novanto ke acara perhelatan akbar insan pers se Indonesia, yakni Hari Pers Nasional (HPN) pada 9 Februari mendatang di Ambon, Maluku.

Margiono, yang sekaligus sebagai Penanggung Jawab HPN 2017 juga menawarkan agar perwakilan DPR mengisi salah satu rangkaian acara di forum HPN 2017 untuk membahas soal Undang-Undang Pers dan Penyiaran.

Menjawab tawaran dari Ketua Umum PWI Pusat, pria yang kerap disapa Setnov ini kemudian langsung mendelegasikan tugas kepada Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid untuk mengisi acara di rangkaian kegiatan HPN 2017 sebagai perwakilan dari parlemen.

Nantinya, Meutya yang sehari-hari berada di Komisi yang memang salah satunya membidangi komunikasi dan informatika akan menjadi pembicara dalam pembahasan mengenai undang-undang pers, UU ITE, dan juga UU Penyiaran di hadapan seluruh wartawan se Indonesia yang hadir di HPN 2017.

Disamping itu, Ketua DPR juga memastikan diri untuk hadir dalam perhelatan tahunan tersebut. Ia bahkan akan mem-blok salah satu agendanya di tanggal 9 Februari agar bisa hadir merayakan HPN 2017 bersama wartawan se tanah air.

“Saya minta nanti Wakil Ketua Komisi I hadir mengisi agenda di HPN. Saya sendiri juga akan hadir di acara puncak,” kata Setnov dalam siaran pers yang diterima patainanews.com.

Selama pertemuan yang berlangsung kurang lebih satu jam ini, Ketua DPR ‘curhat’ kepada Ketua Umum PWI soal keberadaan wartawan yang tidak memiliki media massa resmi di lingkungan DPR/MPR.

Ia menanyakan kepada Margiono cara menertibkan wartawan ‘abal-abal’ yang kerap beroperasi di lingkungan DPR/MPR. Ia membeberkan, lebih dari 200 wartawan yang sehari-hari meliput di DPR/MPR.

Ia mengaku kerepotan menghadapi banyaknya wartawan yang ternyata banyak dari mereka bukan dari media pers yang resmi atau terdaftar.

“Bahkan ada yang ngantornya disini. Pemrednya dia, reporternya dia sendiri. Kita sampai bingung kalau mau mengundang mereka (konferensi pers) bagaimana, saking banyaknya,” keluh Setnov

Ia pun secara langsung meminta saran kepada Margiono bagaimana cara menertibkan keberadaan wartawan ‘abal-abal’ di lingkungan DPR/MPR.

Menjawab keluhan Ketua DPR, Margiono menjelaskan, pada gelaran HPN 2017 kali ini, ada yang berbeda dibanding HPN sebelumnya. Di acara puncak HPN di Ambon nanti akan menjadi ‘kick off terbitnya verifikasi media massa oleh Dewan Pers.

Nantinya media-media yang sudah lolos verifikasi dari Dewan Pers akan diberikan logo khusus. Ini nantinya akan membedakan media massa yang memiliki legalitas dengan media yang ‘abal-abal’.

Selanjutnya, Margiono menyarankan pertama, agar akses wartawan di DPR lebih diperketat dengan cara hanya memberikan ID Press DPR kepada wartawan yang berasal dari media massa yang berbadan hukum pers.

Wartawan yang tidak memiliki ID tersebut dilarang untuk melakukan liputan kegiatan DPR. Kedua, DPR mendata ulang media-media yang boleh melakukan peliputan di DPR sehingga DPR dapat membuat kebijakan, yakni hanya membolehkan media massa yang telah mendapat ‘logo khusus’ dari Dewan Pers.

Logo khusus ini nantinya akan di-launching di acara puncak HPN 2017. Atau opsi terakhir, yakni mendata ulang wartawan yang sudah tersertifikasi atau yang sudah memegang sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga wartawan dibawah naungan Dewan Pers seperti PWI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI).

“Opsi terakhir ini paling tinggi klasifikasinya. Karena belum semua wartawan dari media yang terverifikasi memiliki sertifikat wartawan,” kata Margiono,

Mendengarkan masukan tersebut, Ketua DPR mengaku mendapat pencerahan dan akan segera menerapkan kebijakan tersebut agar peliputan di DPR lebih tertib.

“Pertemuan ini memberikan pencerahan bagi kita di DPR. Nanti benar-benar kita tertibkan (wartawan abal-abal),” ucap Setnov.

Hadir dalam pertemuan antara Ketua DPR dan Ketua Umum PWI Pusat adalah Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon, anggota Komisi III Azis Syamsudin, Ketua Komisi II Zainudin Amali, Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid.

Dari jajaran panitia HPN 2017 hadir Ketua Panitia HPN 2017 M Ihsan, Sekretaris Panitia Suprapto dan Pengurus PWI Pusat Kiki Iswara. (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

Cuisine

Kampung Wisata Maspati Dikunjungi Peserta Prepcom UN Habitat III

Suasana Kampung Wisata Maspati ketika dikunjungi peserta konferensi internasional Prepcom UN Habitat III (Ist) Puluhan peserta konferensi internasional Prepcom UN Habitat III mengikuti program kunjungan lapangan ke Kampung Lawas Maspati, di

Heritage

Perkembangan Pariwisata di Banyuwangi Membanggakan

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas (kemeja putih) dan Menteri Pariwisata Arief Yahya (tengah) (Ist) Pengembangan pariwisata di Banyuwangi terus berkembang dan menunjukkan hasil yang membanggakan. Tiga unsur utama pariwisata, yaitu atraksi,

Tour Package

Pemprov Maluku akan Gelar Tour de Molvccas

Suasana soft launching Tour de Molvccas (TdM) dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 (Ist) Pemerintah provinsi Maluku melakukan soft launching Tour de Molvccas (TdM) di Islamic Center, Ambon. Soft launching

Travel Operator

Terminal 3 Gerbang Pariwisata Indonesia

Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Direktur Utama PT Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi yang kini dipercaya Presiden Jokowi menjadi Menteri Perhubungan di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Selasa (26/7/2016) menyatakan bahwa

All About Indonesia

Kolabarasi yang Mencerdaskan

Suasana Social Media One Day President University bersama detik.com menyelenggarakan acara bertajuk Social Media One Day di Kuningan City Mall P7 Ballroom. Acara yang membahas tentang media sosial dan seluk

Nature

BRI Ikut Majukan Pariwisata Sumbar

Logo BRI (Ist) Manajemen bank pelat merah, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) menyatakan siap mendukung kemajuan pariwisata di Sumatera Barat (Sumbar) dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang