Konsekuensi Memaknai Hukum Sebatas Teks

Pereddi Sihombing (Ist)

Akhir-akhir ini kita selalu diperhadapkan dengan fenomena penegakan hukum yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat luas, terkhusus di kalangan para ahli hukum. Penegakan hukum yang mengundang perdebatan serius tersebut tak heran menimbulkan pertanyaan apakah hukum sedemikian menakutkannya?

Hal ini penting mengingat perilaku sosial masyarakat ketika diperhadapkan dengan penegakan hukum mengundang ketakutan karena konsekuensi pertanggungjawaban pidana yang menanti, disinilah kehadiran hukum berubah makna menjadi hukum yang menakutkan bagi masyarakat.

Hukum tidak lagi hadir sebagaimana seharusnya hukum memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Masyarakat kita sering disuguhi penegakan hukum yang jika ditelaah dan dianalisa secara yuridis justru sebenarnya kontra produktif penegakannya.

Tidak tertutup kemungkinan penguasaan untuk menelaah persoalan dari penegak hukum yang menjadi sumber permasalahan, mengingat hukum itu kaku jika dibandingkan dengan fenomena kehidupan yang begitu kompleks dari hari ke hari.

Akhir-akhir ini kita kesulitan menemukan cara berpikir penegak hukum seperti mantan Hakim Agung Bismar Siregar yang mengatakan, “bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan”.

Pemahaman demikian telah melampau dari cara berpikir kebanyakan penegak hukum kita, yang cenderung kaku dan kering argumentasi hukumnya yang hanya menitip beratkan cara berpikir positifistik teks. Bergesernya hukum dari yang seharusnya memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfatan tersebut tidak lepas dari perilaku penegak hukum yang memaknai hukum hanya sebatas teks tersebut.

Pemaknaan demikian hanya sebatas pada pemenuhuhan isi hukum, yang tanpa melihat aspek penting yang dinamakan hakikat hukum. Seharusnya penegak hukum tidak hanya melihat hukum dalam arti positifistik semata dengan mengabaikan hakikat hukum itu.

Cara-cara demikian hanya membuat hukum menjadi tidak bermakna dan bernilai penegakannya. Kehadiran pengacara seharusnya bisa menjadi jembatan untuk mengembalikan kepercayaan penegakan hukum. Bahwasanya hukum senantiasa harus dapat hidup dan didialogkan dalam ruang-ruang sosial milik masyarakat.

Hanya dengan cara demikian saya kira hukum menjadi bermakna dan tidak menakutkan bagi masyarakat luas. (Penulis adalah Pereddi Sihombing yang adalah lulusan Cum Laude Program Pascasarjana Magister Hukum UKI Jakarta. Saat ini ia menjabat sebagai Managing Partners pada  Bins-Pereddi & Partners Law Office. Banyak menangani perkara pidana dan perdata diantaranya pernah menjadi kuasa hukum mantan Bupati Bangkalan dan mantan Kadis Pertambangan Prov Papua.)

 

About author



You might also like

Festival

Masyarakat Palu Antusias Sambut GMT 2016

Ilustrasi GMT 2016 di Indonesia (Ist) Menyambut fenomena alam langka, gerhana matahari total (GMT) 2016 di Indonesia pada 9 Maret mendatang, masyarakat Palu begitu antusias menyambut GMT yang melewati kota

Nature

Menpar Arief Yahya Lantik Pejabat Eselon I hingga IV Kementerian Pariwisata

Menteri Pariwisata Arief Yahya melantik Pejabat Eselon I hingga IV Kemenpar (Ist) Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II),

Nature

Potensi Wisata Religi di Maumere

Patung Kristus Raja di Maumere (Ist) Maumere yang terletak di Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur rupanya banyak potensi wisata. Tak hanya Taman Laut di Teluk Maumere yang terkenal dengan keindahannya,

World Heritage

Arief Yahya Optimistis 2016 Target 12 Juta Wisman Tercapai

Menteri Pariwisata Arief Yahya (Ist) Menteri Pariwisata Arief Yahya mengaku optimistis target 12 juta wisatawan mancanegara (wisman) hingga akhir tahun ini bisa tercapat lantaran dirinya terus memperkuat spirit pariwisata Indonesia. “Great

SightSeeing

Promosi Pariwisata Indonesia itu Penting

Founder dan Chairman Jababeka Group SD Darmono (kanan) Promosi menjadi kata kunci untuk memperkenalkan Indonesia, termasuk destinasi wisata yang tersebar di Nusantara sehingga bisa menarik minat wisatawan mancanegara semakin banyak

Airlines

2018, Keraton Kasepuhan Cirebon Gelar World Islamic Cultural Festival

Keraton Kasepuhan Cirebon (Ist) Keraton Kasepuhan Cirebon bakal membuat gebrakan internasional. Menggandeng Yayasan Festival Islam International Cirebon, Keraton akan menggelar World Islamic Cultural Festival alias Festival halal. Tujuan kegiatan ini