Konsekuensi Memaknai Hukum Sebatas Teks

Pereddi Sihombing (Ist)

Akhir-akhir ini kita selalu diperhadapkan dengan fenomena penegakan hukum yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat luas, terkhusus di kalangan para ahli hukum. Penegakan hukum yang mengundang perdebatan serius tersebut tak heran menimbulkan pertanyaan apakah hukum sedemikian menakutkannya?

Hal ini penting mengingat perilaku sosial masyarakat ketika diperhadapkan dengan penegakan hukum mengundang ketakutan karena konsekuensi pertanggungjawaban pidana yang menanti, disinilah kehadiran hukum berubah makna menjadi hukum yang menakutkan bagi masyarakat.

Hukum tidak lagi hadir sebagaimana seharusnya hukum memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Masyarakat kita sering disuguhi penegakan hukum yang jika ditelaah dan dianalisa secara yuridis justru sebenarnya kontra produktif penegakannya.

Tidak tertutup kemungkinan penguasaan untuk menelaah persoalan dari penegak hukum yang menjadi sumber permasalahan, mengingat hukum itu kaku jika dibandingkan dengan fenomena kehidupan yang begitu kompleks dari hari ke hari.

Akhir-akhir ini kita kesulitan menemukan cara berpikir penegak hukum seperti mantan Hakim Agung Bismar Siregar yang mengatakan, “bila untuk menegakkan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan”.

Pemahaman demikian telah melampau dari cara berpikir kebanyakan penegak hukum kita, yang cenderung kaku dan kering argumentasi hukumnya yang hanya menitip beratkan cara berpikir positifistik teks. Bergesernya hukum dari yang seharusnya memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfatan tersebut tidak lepas dari perilaku penegak hukum yang memaknai hukum hanya sebatas teks tersebut.

Pemaknaan demikian hanya sebatas pada pemenuhuhan isi hukum, yang tanpa melihat aspek penting yang dinamakan hakikat hukum. Seharusnya penegak hukum tidak hanya melihat hukum dalam arti positifistik semata dengan mengabaikan hakikat hukum itu.

Cara-cara demikian hanya membuat hukum menjadi tidak bermakna dan bernilai penegakannya. Kehadiran pengacara seharusnya bisa menjadi jembatan untuk mengembalikan kepercayaan penegakan hukum. Bahwasanya hukum senantiasa harus dapat hidup dan didialogkan dalam ruang-ruang sosial milik masyarakat.

Hanya dengan cara demikian saya kira hukum menjadi bermakna dan tidak menakutkan bagi masyarakat luas. (Penulis adalah Pereddi Sihombing yang adalah lulusan Cum Laude Program Pascasarjana Magister Hukum UKI Jakarta. Saat ini ia menjabat sebagai Managing Partners pada  Bins-Pereddi & Partners Law Office. Banyak menangani perkara pidana dan perdata diantaranya pernah menjadi kuasa hukum mantan Bupati Bangkalan dan mantan Kadis Pertambangan Prov Papua.)

 

About author



You might also like

Airlines

Miss Earth Indonesia 2017, Duta Lingkungan Hidup yang Ikut Promosikan Pariwisata Indonesia

Miss Earth Indonesia 2017 Michelle Victoria Alriani (Ist) Michelle Victoria Alriani resmi terpilih sebagai Miss Earth Indonesia 2017 pada malam puncak grand final Miss Earth Indonesia 2017. Keberhasilan Michelle, begitu

World Heritage

Kotabaru Resmi Jadi Member PATA Indonesia

President/CEO PATA Indonesia Chapter Poernomo Siswoprasetijo di Wahana Hutan Meranti Kotabaru Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru memutuskan bergabung menjadi member PATA Indonesia Chapter. Hal tersebut dilakukan karena Pemkab Kotabaru menilai PATA

Cuisine

Long Weekend ke Palembang Nonton Musi Jazz Palembang

Musi Jazz Palembang (Ist) Pemerintah provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) jeli melihat waktu. Memanfaatkan libur long weekend, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel kabarnya akan menampilkan Dwiki Dharmawan, Lea Simanjuntak, dan Rizky

Tourism

Wonderful Indonesia Siap Geber ATM Dubai 2016

Nia Niscaya, Asisten Deputi Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika  Kementerian Pariwisata (kiri) (Ist) Kementerian Pariwisata bersama industri pariwisata nasional kembali berkolaborasi dalam mempromosikan pariwisata Indonesia ke mancanegara.

World Heritage

Camerons Tea, Budaya Ngeteh yang Memberdayakan Masyarakat Lokal

Camerons Tea (Ist) Camerons Tea yang ada di Pulau Dewata, Bali diketahui berupaya mengembalikan budaya ngeteh sambil happy. “Semoga budaya ngeteh bisa berkembang kembali,” kata Peni Cameron, seorang inspirational guide