Logo Dewan Pers Jangan Dijadikan Kartel Media Massa

hoax

Ilustrasi hoax (Ist)

Forum Pimpinan Media Digital Indonesia (FPMDI) telah menjadi bagian dari verifikasi media abal-abal, media penyebar hoax dan media buzzer.

“Kami pun memantau, mengedukasi serta meyakini anggota kami bekerja secara profesional sesuai kode etik jurnalistik,” ujar SS Budi Rahardjo, Ketua FPMDI, Minggu (15/1/2017).

Karenanya FPMDI mendukung Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam upaya pemberantasan media abal-abal penyebar berita palsu.

“Kami mengingatkan, sebaiknya juga diikuti dengan literasi media secara sinergis, jangan reaksional dan parsial,” ujar Budi Jojo, panggilan akrab SS Budi Rahardjo.

Upaya penyadaran melek media massa bukanberarti perusahaan media digital yang belum melengkapi standar perusahaan pers lebih jelek mutu profesionalnya.

“Banyak dari anggota kami yang belum bisa menggaji sesuai standar perusahaan pers, tapi bekerja profesional,” ujarnya. Bahkan, sebaliknya, “Kami melihat, banyak media kartel, bekerja untuk kepentingan politik tertentu saat ini.

“Anggota Forum Pimpinan Media Digital Indonesia dan Asosiasi Media Digital Indonesia terdiri dari start up (media massa kecil) yang tengah dirintis hingga perusahaan media digital yang sudah bisa menggaji jurnalis serta karyawannya sesuai upah standar upah minimum,” jelas Budi Jojo.

“Kami lindungi karena bekerja profesional, mewacanakan aspirasi masyarakat, dengan kaidah jurnalistik yang benar,” ujarnya sambil menjelaskan sikap deklarasi Forum Pimpinan Media Digital Indonesia dan Asosiasi Media Digital.

Budi Jojo menyebut, hendaknya Dewan Pers tidak terlalu mengutamakan verifikasi administrasi standar perusahaan pers dimana harus menggaji 13 setahun sesuai UMR.

Maksudnya, di era media digital kriteria media digital yang ideal jangan dengan basis usaha media massa beberapa tahun lalu. “Media digital berkembang dan teruslah mengikuti zaman,” ujar Budi Jojo mengingatkan, bahwa banyak dari anggota Forum Pimpinan Media Digital terdiri dari jaringan media konvensional cetak yang kemudian melebarkan sayap ke digital.

“Banyak juga dari kami para startup,” jelasnya. Tentu saja, lanjutnya, kami sudah paham dan taat kode etik jurnalistik, dengan standar perusahaan pers termasuk jurnalisnya sudah lulus kompetensi.

Mengenai perusahan pers yang sudah menetapkan jurnalistik berkualitas serta menjauhkan berita hoax, Forum Pimpinan Media Digital Indonesia punya catatannya.

“Jangan juga dengan adanya logo Dewan Pers, membatasi suplai dan kompetisi informasi. Kami menolak jika logo Dewan Pers menyebabkan kartel di bidang media,” ujarnya.

Ketua Forum Pimpinan Media Digital Indonesia ini setuju jika Dewan Pers memverifikasi media untuk memberantas media abal-abal.

“Bukan media kecil yang tengah dirintis tapi komitmen bekerja profesional. Karena berdasarkan hukum anti monopoli, kartel dilarang di hampir semua negara,” tutur Budi Jojo.

“Jangan jadikan logo Dewan Pers sebagai tanda kartel media,” tegasnya. Forum Pimpinan Media Digital Indonesia akan menolak monopoli berita dari kartel atau kekuatan-kekuatan pemilik modal besar.

“Kami juga membina beberapa rekan-rekan media startup yang baru merintis tapi punya komitmen bekerja profesional sesuai kode etik jurnalistik,” imbuhnya. (Gabriel Bobby/berbagai sumber)

About author



You might also like

World Heritage

Halal Tourism untuk Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Nasional

President/CEO PATA Indonesia Chapter Poernomo Siswoprasetijo (kemeja putih) (Ist) Halal tourism memang menjadi potensi Indonesia sebab semakin banyak wisatawan mancanegara yang datang ke negeri ini. Wisatawan mancanegara yang tertarik berkunjung

Destinations

PHRI NTB Siap Sukseskan HPN 2016 di Lombok

LA Hadi Faishal (Ist) Perhimpunan Hotel & Restoran Indonesia (PHRI) Nusa Tenggara Barat (NTB) siap ikut mesukseskan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Lombok. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua

Culture

Pemerintah Kembangkan UKM Dukung Pariwisata Indonesia

Menteri Pariwisata Arief Yahya (jas hitam) (Ist) Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sepertinya tak bisa dilepaskan dari sektor pariwisata nasional. Dan, pemerintah akan mengembangkan UKM guna mendukung bidang pariwisata di

Destinations

Forum Bisnis Cirebon

Sultan Sepuh XIV Keraton Kasepuhan Cirebon PRA Arief Natadiningrat (batik kuning) dan President/CEO PATA Indonesia Chapter Poernomo Siswoprasetijo berpose bersama didampingi Ninik Irawan, Direktur PT Murni Wisata Mandiri (paling kiri) di Aston

Festival

Indonesia-Singapura Kian Erat Kerja Sama Pariwisata

Penandatanganan MoU on Tourism Indonesia-Singapore (Ist) Indonesia dan Singapura kian kokoh memantapkan kerja sama di bidang pariwisata. Penguatan itu ditandai dengan penandatanganan MoU on Tourism Indonesia-Singapore di sela-sela Leaders’ Retreat,

Tour Package

Pemkab Sikka Giat Promosikan Teluk Maumere

Capa Resort Maumere juga ikut mempromosikan Teluk Maumere (Ist) Pemerintah kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur diketahui tengah gencar mempromosikan sejumlah potensi wisata yang ada di wilayahnya, termasuk keindahan taman