Meneg BUMN dan KPK perlu bahas PT Nindya Karya

WhatsApp Image 2018-04-16 at 10.07.44

Tito Hananta Kusuma (Ist)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening PT Nindya Karya senilai Rp44 miliar dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga di Pelabuhan bebas Sabang, Aceh. KPK sebelumnya telah menetapkan PT Nindya Karya (BUMN) sebagai Tersangka Korporasi kasus dugaan korupsi korporasi dalam pembangunan di kawasan Pelabuhan Sabang.

Menurut Tito Hananta Kusuma, Ketua Forum Advokat Spesialis Tipikor (www.pengacarakorupsi.com) Meneg BUMN perlu berdiskusi dengan KPK mengenai status PT Nindya Karya karena untuk kali pertama dalam sejarah, BUMN dinyatakan sebagai Tersangka Korporasi oleh KPK, hal ini bisa jadi akan berlanjut kepada BUMN lainnya yang mengerjakan proyek pemerintah yang rentan terhadap korupsi.

Tito diketahui memegang lebih dari 20 terdakwa di KPK. Adapun KPK perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai status PT Nindya Karya nantinya, apakah PT ini akan dibubarkan dan dilikuidasi. Tito melanjutkan analisanya, atau apakah PT Nindya Karya justru hanya akan diadili secara formalitas saja, jadi PT Nindya Karya diadili kemudian dihukum dijatuhi denda namun perusahaan masih berlanjut.

Kalau itu yang terjadi, terdapat kemungkinan untuk restukturisasi, jadi kalau misalnya PT Nindya Karya ini diadili dan divonis hukuman denda, kemudian namanya perusahaan diganti dengan nama baru dan perusahaan ini tetap eksis.

Hal-hal ini yang harus dibahas Meneg BUMN oleh KPK karena potensi resiko terjadinya BUMN yang dijadikan tersangka oleh KPK sangat besar dan menyangkut nasib ribuan pegawai BUMN. Seperti diketahui, Tito Hananta yang dikenal sering menangani kasus di KPK juga mengatakan bahwa perlu dibahas adanya asas Ne Bis In Idem dimana Tersangka Perseorangan seperti direksi atau manager sudah diadili terlebih dahulu namun yang terjadi sekarang adalah Korporasinya yang dinyatakan sebagai korporasi, apakah ini tidak melanggar asas Ne Bis In Idem?, dimana sudah ada perkara yang sama dengan proyek yang sama sudah diadili dan dan dihukum tapi kemudian Korporasinya juga diadili?.

KPK juga harus menjelaskan kepada publik apakah kedepan yang diadili itu hanya korporasinya saja atau orangnya juga.Publik perlu tahu apa yang menjadi visi dan misi KPK dalam menetapkan Tersangka Korporasi. “Meneg BUMN harus pro aktif berdiskusi dengan KPK dalam hal ini karena ini menyangkut nasib BUMN lainnya tutur Tito Hananta yang juga dikenal sebagai Dosen BINUS itu dalam siaran pers yang diterima patainanews.com, Senin (16/4/2018). (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

Airlines

Prestasi Internasional Indonesia Menutup Berita Negatif yang Viral

Menteri Pariwsata Arief Yahya memberikan paparan di Rapat Koordinasi Menaikkan Posisi Indonesia Pada Kompetisi Pariwisata Tingkat Internasional di Jakarta Keberhasilan Indonesia di pentas dunia bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kunjungan

Tourism

Sumpah Pemuda, WWF Indonesia Gandeng HSBC untuk Konservasi Laut Indonesia Timur

Logo WWF (Ist) Momentum Hari Sumpah Pemuda dimanfaatkan WWF Indonesia untuk mengembangkan potensi wisata bahari di kawasan Indonesia timur. Keindahan pelosok Indonesia Timur selama ini menawarkan pesona laut, pariwisata dan

Culture

Pariwisata Indonesia Jadi Trending Topic

Menteri Pariwisata Arief Yahya (tengah) (Ist) Nama Danau Toba nge-hits di dunia maya. Netizen dari seluruh penjuru Indonesia tak henti-hentinya bercuit di Twitter. Semua tanpa diminta, tanpa direka-reka, kompak mempromosikan

Nature

Putera-Puteri Maritim Indonesia 2017 akan Ikut Promosikan Wisata Bahari Nusantara

Press conference Putera-Puteri Maritim Indonesia 2017 (Ist) Pemenang Putera-Puteri Maritim Indonesia 2017 akan ikut terlibat mempromosikan pariwisata Nusantara, khususnya wisata bahari Indonesia.  Hal tersebut dijelaskan Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno

World Heritage

WTM Efektif Promosikan Wonderful Indonesia

Menteri Pariwisata Arief Yahya promosikan Wonderful Indonesia di WTM London (Ist) Inggris selama ini dikenal sebagai salah satu kiblat sepak bola dunia. Kompetisi Liga Inggris masih menempati TV right paling

Indonesiaku

Sedulur Jokowi Klarifikasi Baliho Jokowi-Gatot

Baliho pasangan Jokowi-Gatot bukan dari SedulurJokowi (Ist) Maraknya baliho yang menampilkan Jokowi-Gatot di berbagai wilayah Jawa membuat Prof Dr Paiman Raharjo, Ketua Umum Sedulur Jokowi angkat bicara. Menurut Prof Dr