Meneg BUMN dan KPK perlu bahas PT Nindya Karya

WhatsApp Image 2018-04-16 at 10.07.44

Tito Hananta Kusuma (Ist)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening PT Nindya Karya senilai Rp44 miliar dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga di Pelabuhan bebas Sabang, Aceh. KPK sebelumnya telah menetapkan PT Nindya Karya (BUMN) sebagai Tersangka Korporasi kasus dugaan korupsi korporasi dalam pembangunan di kawasan Pelabuhan Sabang.

Menurut Tito Hananta Kusuma, Ketua Forum Advokat Spesialis Tipikor (www.pengacarakorupsi.com) Meneg BUMN perlu berdiskusi dengan KPK mengenai status PT Nindya Karya karena untuk kali pertama dalam sejarah, BUMN dinyatakan sebagai Tersangka Korporasi oleh KPK, hal ini bisa jadi akan berlanjut kepada BUMN lainnya yang mengerjakan proyek pemerintah yang rentan terhadap korupsi.

Tito diketahui memegang lebih dari 20 terdakwa di KPK. Adapun KPK perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai status PT Nindya Karya nantinya, apakah PT ini akan dibubarkan dan dilikuidasi. Tito melanjutkan analisanya, atau apakah PT Nindya Karya justru hanya akan diadili secara formalitas saja, jadi PT Nindya Karya diadili kemudian dihukum dijatuhi denda namun perusahaan masih berlanjut.

Kalau itu yang terjadi, terdapat kemungkinan untuk restukturisasi, jadi kalau misalnya PT Nindya Karya ini diadili dan divonis hukuman denda, kemudian namanya perusahaan diganti dengan nama baru dan perusahaan ini tetap eksis.

Hal-hal ini yang harus dibahas Meneg BUMN oleh KPK karena potensi resiko terjadinya BUMN yang dijadikan tersangka oleh KPK sangat besar dan menyangkut nasib ribuan pegawai BUMN. Seperti diketahui, Tito Hananta yang dikenal sering menangani kasus di KPK juga mengatakan bahwa perlu dibahas adanya asas Ne Bis In Idem dimana Tersangka Perseorangan seperti direksi atau manager sudah diadili terlebih dahulu namun yang terjadi sekarang adalah Korporasinya yang dinyatakan sebagai korporasi, apakah ini tidak melanggar asas Ne Bis In Idem?, dimana sudah ada perkara yang sama dengan proyek yang sama sudah diadili dan dan dihukum tapi kemudian Korporasinya juga diadili?.

KPK juga harus menjelaskan kepada publik apakah kedepan yang diadili itu hanya korporasinya saja atau orangnya juga.Publik perlu tahu apa yang menjadi visi dan misi KPK dalam menetapkan Tersangka Korporasi. “Meneg BUMN harus pro aktif berdiskusi dengan KPK dalam hal ini karena ini menyangkut nasib BUMN lainnya tutur Tito Hananta yang juga dikenal sebagai Dosen BINUS itu dalam siaran pers yang diterima patainanews.com, Senin (16/4/2018). (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

World Heritage

Mau ke Mana Weekend? Yuk, ke Takalar

Bupati Takalar Burhanuddin Baharuddin (kiri) dan President/CEO PATA Indonesia Chapter Poernomo Siswoprasetijo di Hotel Sultan, Jakarta  Indonesia dikenal kaya akan beragam potensi wisata yang tersebar mulai dari kawasan timur Indonesia

Heritage

Bali Semakin Siap untuk Cruise

Kapal pesiar sandar di Pelabuhan Benoa, Bali (Ist) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menggelar Rapat Koordinasi Infrastruktur prototype/pilot project Benoa Port. Sebagai upaya memenuhi target kunjungan wisata, pemerintah terus meningkatkan pembangunan

Slideshow

Signing Blue WWF

Suasana MoU Signing Blue yang dihadiri President/CEO PATA Indonesia Chapter Poernomo Siswoprasetijo  Penandatanganan nota kesepahaman Signing Blue yang digagas oleh WWF ternyata tidak hanya di Indonesia sebab juga dilakukan di

Indonesiaku

Wisatawan Indonesia Diajak Naik Kapal Pesiar

Michael Goh, Senior Vice President International Sales of Genting Cruise Lines (tengah) (Ist) Dream Cruises, salah satu brand pesiar mewah terbaik di Asia dari Genting Cruise Lines, dengan bangga menggelar

World Heritage

September akan Ada IPOS Goes to Jababeka

Rizky Handayani, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kemenpar (Ist) Rizky Handayani, Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kemenpar diketahui hadir sebagai narasumber pembicara dalam Indonesia Professional Organizer Society (IPOS)

Nature

Sambut Obama, Kemenpar Siap Promosi Pariwisata di Times Square

Barack Obama (Ist) Setelah Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud berkunjung ke Indonesia kini giliran mantan presiden Amerika Serikat Barack Obama yang dijadwalkan datang ke Indonesia. Dari paparan Menteri Pariwisata Arief Yahya,