Meneg BUMN dan KPK perlu bahas PT Nindya Karya

WhatsApp Image 2018-04-16 at 10.07.44

Tito Hananta Kusuma (Ist)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memblokir rekening PT Nindya Karya senilai Rp44 miliar dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dermaga di Pelabuhan bebas Sabang, Aceh. KPK sebelumnya telah menetapkan PT Nindya Karya (BUMN) sebagai Tersangka Korporasi kasus dugaan korupsi korporasi dalam pembangunan di kawasan Pelabuhan Sabang.

Menurut Tito Hananta Kusuma, Ketua Forum Advokat Spesialis Tipikor (www.pengacarakorupsi.com) Meneg BUMN perlu berdiskusi dengan KPK mengenai status PT Nindya Karya karena untuk kali pertama dalam sejarah, BUMN dinyatakan sebagai Tersangka Korporasi oleh KPK, hal ini bisa jadi akan berlanjut kepada BUMN lainnya yang mengerjakan proyek pemerintah yang rentan terhadap korupsi.

Tito diketahui memegang lebih dari 20 terdakwa di KPK. Adapun KPK perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai status PT Nindya Karya nantinya, apakah PT ini akan dibubarkan dan dilikuidasi. Tito melanjutkan analisanya, atau apakah PT Nindya Karya justru hanya akan diadili secara formalitas saja, jadi PT Nindya Karya diadili kemudian dihukum dijatuhi denda namun perusahaan masih berlanjut.

Kalau itu yang terjadi, terdapat kemungkinan untuk restukturisasi, jadi kalau misalnya PT Nindya Karya ini diadili dan divonis hukuman denda, kemudian namanya perusahaan diganti dengan nama baru dan perusahaan ini tetap eksis.

Hal-hal ini yang harus dibahas Meneg BUMN oleh KPK karena potensi resiko terjadinya BUMN yang dijadikan tersangka oleh KPK sangat besar dan menyangkut nasib ribuan pegawai BUMN. Seperti diketahui, Tito Hananta yang dikenal sering menangani kasus di KPK juga mengatakan bahwa perlu dibahas adanya asas Ne Bis In Idem dimana Tersangka Perseorangan seperti direksi atau manager sudah diadili terlebih dahulu namun yang terjadi sekarang adalah Korporasinya yang dinyatakan sebagai korporasi, apakah ini tidak melanggar asas Ne Bis In Idem?, dimana sudah ada perkara yang sama dengan proyek yang sama sudah diadili dan dan dihukum tapi kemudian Korporasinya juga diadili?.

KPK juga harus menjelaskan kepada publik apakah kedepan yang diadili itu hanya korporasinya saja atau orangnya juga.Publik perlu tahu apa yang menjadi visi dan misi KPK dalam menetapkan Tersangka Korporasi. “Meneg BUMN harus pro aktif berdiskusi dengan KPK dalam hal ini karena ini menyangkut nasib BUMN lainnya tutur Tito Hananta yang juga dikenal sebagai Dosen BINUS itu dalam siaran pers yang diterima patainanews.com, Senin (16/4/2018). (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

Travel Operator

Prospek Cerah Bisnis Wisata Kapal Pesiar Indonesia

Kapal pesiar sandar di Pelabuhan Benoa, Bali (Ist) Komitmen PT Pelabuhan Indonesia III atau Pelindo III dalam mendukung sektor pariwisata nasional menunjukkan prospek cerah. Ini ditunjukkan dengan tingginya arus kunjungan

Culture

Kereta Wisata Serius Kembangkan Joglosemar, 20 September ke Surabaya

Kereta wisata Priority (Ist) Manajemen PT Kereta Api Pariwisata memastikan mulai 20 September mendatang kereta wisata Priority resmi ke Surabaya, Jawa Timut lewat Semarang, Jawa Tengah. Hal tersebut dikatakan President

Tour Package

Festival Danau Sentarum 2018 Bidik Turis Malaysia

Press conference FDS 2018 (Ist) Penyelenggaraan Festival Danau Sentarum (FDS) 2018 menjadi pemicu masuknya wisatawan mancanegara pelintas batas (cross border) dari negeri jiran, Malaysia dan Brunei Darussalam melalui Pintu Lintas

Heritage

Target 20 Juta Kunjungan Wisman adalah Tugas Bersama

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Ist) Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pariwisata sebagai sektor multidimesi perlu didukung secara multidimensional, termasuk dalam hal investasi dan pembiayaan. Hal ini agar

Culture

Menteri Pariwisata Bangga Presiden ke Danau Toba

Presiden Jokowi berada di atas mobil hias bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya (kemeja putih) saat melakukan Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba dari Soposurung, Balige, Toba Samosir, Sumatera Utara, Minggu (21/8/2016).