Pelindo III Tunggu Izin Pemkot Denpasar Bangun Marina di Pelabuhan Benoa

jokowi di batik fractal

Presiden Jokowi (kemeja putih) ketika mengunjungi booth Batik Fractal di Bandung (Ist)

Manajemen PT Pelindo III mengaku saat ini tengah menanti izin dari pemerintah kota (Pemkot) Denpasar, Bali untuk membuat marina di Pelabuhan Benoa berkaitan dengan Presiden Jokowi yang telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 105/2015 tentang Kunjungan Yacht Asing ke Indonesia pada 22 September 2015 lalu sehingga Yacht asing akan lebih mudah berlabuh di wilayah negeri ini.

Adapun Pelabuhan Benoa yang ada di Pulau Dewata itu dan dikelola Pelindo III termasuk dalam 18 pelabuhan di Indonesia yang akan mempermudah yacht asing berlabuh di wilayah negeri inii.

“Pelindo III menunggu izin dari pemerintah kota Denpasar untuk bisa membuat marina dengan standar internasional di Pelabuhan Benoa,” kata Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto ketika dihubungi patainanews.com, Senin (12/10/2015).

Sementara, lanjutnya, kebutuhan untuk itu ditangani dengan fasilitas yang ada dan telah diperbaharui.

Presiden Jokowi Permudah Yacht Asing Kunjungi RI

Sebagai upaya lebih meningkatkan kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia, maka pemerintah memandang perlu mengatur kembali kemudahan dalam hal pengurusan dokumen untuk memasuki wilayah perairan Indonesia bagi kapal wisata (yacht) asing.

Presiden Jokowi diketahui telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 105/2015 tentang Kunjungan Yacht Asing ke Indonesia pada 22 September 2015 lalu sehingga Yacht asing akan lebih mudah berlabuh di wilayah negeri ini.

Adapun dalam Perpres itu ditegaskan bahwa yang dimaksud yacht asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan, baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga.

“Yacht asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia dalam rangka kunjungan wisata diberikan kemudahan di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pelabuhanan,” bunyi pasal 2 ayat 1 Perpres tersebut, seperti dikutip patainanews.com dari situs Setkab, Senin (12/10/2015).

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana ditentukan dalam Perpres ini, yaitu:
1. Pelabuhan Sabang, Sabang, Aceh;
2. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara;
3. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat;
4. Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau;
5. Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan Riau;
6. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung.
7. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, DKI Jakarta;
8. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali;
9. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
10. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
11. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara;
12. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur;
13. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara;
14. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku;
15. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku;
16. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku;
17. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat;
18. Pelabuhan Biak, Biak, Papua.

Menurut Perpres ini, pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud dapat diubah dengan memperhatikan:
a. perkembangan kunjungan yacht asing;
b. kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan;
c. pengembangan wilayah.

“Perubahan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan Menhub setelah berkoordinasi dengan instansi terkait,” bunyi pasal 3 ayat 3 Perpres nomor 105/2014 itu.

Perpres ini juga menegaskan bahwa awak kapal dan/atau penumpang yacht asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin tinggal sebagaimana dimaksud berupa:
a. Visa kunjungan yang diterbitkan perwakilan Indonesia;
b. Visa kunjungan saat kedatangan saat tiba di wilayah Indonesia;
c. Bebas visa kunjungan.

“Perpanjangan izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan di kantor imigrasi terdekat tempat yacht asing berada,” bunyi pasal 5 ayat 4 Perpres tersebut. Selain itu, Yacht asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia wajib menjalani pemeriksaan karantina.

Pemeriksaan ke pelabuhan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina serta pemberian surat persetujuan berlayar (SPB), dilakukan secara terpadu di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar. Yacht asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan keluar dari wilayah perairan Indonesia, menurut Perpres ini, wajib menyelesaikan semua kewajibannya di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pelabuhan.

Selain itu, Yacht asing yang melakukan kunjungan wisata di wilayah Indonesia dilarang untuk dikomersilkan dan/atau disewakan kepada pihak lain. Dengan berlakunya Perpres ini, maka Perpres Nomor 79/2011 tentang Kunjungan Yacht Asing ke Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 180/2014 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 79/2011 tentang kunjungan yacht asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi pasal 14 Perpres Nomor 105/2015 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 30 September 2015 itu. (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

Heritage

Menteri Pariwisata Berikan Anugerah Pariwisata Halal Terbaik 2016

Anugerah Pariwisata Halal Terbaik 2016 kepada para pemenang Kompetisi Pariwisata Halal Tingkat Nasional (KPHN) 2016 (Ist) Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya memberikan penghargaan Anugerah Pariwisata Halal Terbaik 2016 kepada para

Culture

GMT 2016, Pagi yang Terasa Senja

Ilustrasi GMT (Ist) Gerhana Matahari Total (GMT) 2016 yang akan terjadi pada 9 Maret mendatang diperkirakan akan membuat pagi hari di sejumlah daerah di Indonesia menyerupai petang hari. Pasalnya, matahari

Tourism

Terbaik di Dunia, Bali Kibarkan Pariwisata Indonesia

Bali terbaik versi TripAdvvisor (Ist) Bali mengembalikan kepercayaan diri bangsa Indonesia untuk menjadikan pariwisata sebagai core economy negeri. Website spesialis travel provider paling terpercaya dan paling popular di dunia, TripAdvisor,

World Heritage

Jelang PATA Travel Mart 2016, Pemkab Kotabaru Siap Jadi Member PATA Indonesia

President/CEO PATA Indonesia Chapter Poernomo Siswoprasetijo di Kotabaru Tahun depan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan PATA Travel Mart 2016, kegiatan internasional dalam dunia pariwisata. Momen tersebut terasa pas dengan

Tourism

Mempertahankan Wastra Tradisional yang Diminati Wisatawan Mancanegara

Ella V Brizadly (Ist) Kain tradisional asal negeri ini, batik memang semakin diminati masyarakat dunia. Namun, tak hanya batik yang merupakan wastra kebanggaan Indonesia lantaran masih ada lainnya, seperti tenun,

Festival

Wonderful Indonesia Promosi di London

Menteri Pariwisata Arief Yahya di London, Inggris (Ist) Di sela-sela persiapan keikutsertaan Indonesia di ajang World Travel Market London ke-37, Menteri Pariwisata Arief Yahya roadshow ke berbagai tempat, memantau langsung