Pelindo III Tunggu Izin Pemkot Denpasar Bangun Marina di Pelabuhan Benoa

jokowi di batik fractal

Presiden Jokowi (kemeja putih) ketika mengunjungi booth Batik Fractal di Bandung (Ist)

Manajemen PT Pelindo III mengaku saat ini tengah menanti izin dari pemerintah kota (Pemkot) Denpasar, Bali untuk membuat marina di Pelabuhan Benoa berkaitan dengan Presiden Jokowi yang telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 105/2015 tentang Kunjungan Yacht Asing ke Indonesia pada 22 September 2015 lalu sehingga Yacht asing akan lebih mudah berlabuh di wilayah negeri ini.

Adapun Pelabuhan Benoa yang ada di Pulau Dewata itu dan dikelola Pelindo III termasuk dalam 18 pelabuhan di Indonesia yang akan mempermudah yacht asing berlabuh di wilayah negeri inii.

“Pelindo III menunggu izin dari pemerintah kota Denpasar untuk bisa membuat marina dengan standar internasional di Pelabuhan Benoa,” kata Direktur Utama PT Pelindo III Djarwo Surjanto ketika dihubungi patainanews.com, Senin (12/10/2015).

Sementara, lanjutnya, kebutuhan untuk itu ditangani dengan fasilitas yang ada dan telah diperbaharui.

Presiden Jokowi Permudah Yacht Asing Kunjungi RI

Sebagai upaya lebih meningkatkan kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia, maka pemerintah memandang perlu mengatur kembali kemudahan dalam hal pengurusan dokumen untuk memasuki wilayah perairan Indonesia bagi kapal wisata (yacht) asing.

Presiden Jokowi diketahui telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 105/2015 tentang Kunjungan Yacht Asing ke Indonesia pada 22 September 2015 lalu sehingga Yacht asing akan lebih mudah berlabuh di wilayah negeri ini.

Adapun dalam Perpres itu ditegaskan bahwa yang dimaksud yacht asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan, baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga.

“Yacht asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia dalam rangka kunjungan wisata diberikan kemudahan di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pelabuhanan,” bunyi pasal 2 ayat 1 Perpres tersebut, seperti dikutip patainanews.com dari situs Setkab, Senin (12/10/2015).

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana ditentukan dalam Perpres ini, yaitu:
1. Pelabuhan Sabang, Sabang, Aceh;
2. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara;
3. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat;
4. Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau;
5. Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan Riau;
6. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung.
7. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, DKI Jakarta;
8. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali;
9. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
10. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
11. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara;
12. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur;
13. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara;
14. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku;
15. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku;
16. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku;
17. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat;
18. Pelabuhan Biak, Biak, Papua.

Menurut Perpres ini, pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud dapat diubah dengan memperhatikan:
a. perkembangan kunjungan yacht asing;
b. kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan;
c. pengembangan wilayah.

“Perubahan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan Menhub setelah berkoordinasi dengan instansi terkait,” bunyi pasal 3 ayat 3 Perpres nomor 105/2014 itu.

Perpres ini juga menegaskan bahwa awak kapal dan/atau penumpang yacht asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin tinggal sebagaimana dimaksud berupa:
a. Visa kunjungan yang diterbitkan perwakilan Indonesia;
b. Visa kunjungan saat kedatangan saat tiba di wilayah Indonesia;
c. Bebas visa kunjungan.

“Perpanjangan izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan di kantor imigrasi terdekat tempat yacht asing berada,” bunyi pasal 5 ayat 4 Perpres tersebut. Selain itu, Yacht asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia wajib menjalani pemeriksaan karantina.

Pemeriksaan ke pelabuhan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina serta pemberian surat persetujuan berlayar (SPB), dilakukan secara terpadu di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar. Yacht asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan keluar dari wilayah perairan Indonesia, menurut Perpres ini, wajib menyelesaikan semua kewajibannya di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pelabuhan.

Selain itu, Yacht asing yang melakukan kunjungan wisata di wilayah Indonesia dilarang untuk dikomersilkan dan/atau disewakan kepada pihak lain. Dengan berlakunya Perpres ini, maka Perpres Nomor 79/2011 tentang Kunjungan Yacht Asing ke Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 180/2014 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 79/2011 tentang kunjungan yacht asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi pasal 14 Perpres Nomor 105/2015 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 30 September 2015 itu. (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

Heritage

Hotel Santika Premiere ICE BSD City Dukung Program Pendidikan Hotel and Tourism Management IULI

Karyawan Hotel Santika Premiere ICE BSD City bersama dosen IULI (Ist) Meningkatnya industri pariwisata di Asia Tenggara mendorong pertumbuhan unit usaha properti seperti hotel dan apartemen di negara-negara yang tergabung

Cuisine

Merah Putih di Laut, Udara, dan Darat Tanjung Lesung

Pengibaran bendera Merah Putih di Pantai Kalica Tanjung Lesung (Ist) Dalam rangka merayakan Dirgahayu Republik Indonesia ke-74, destinasi wisata unggulan Tanjung Lesung juga menggelar Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74. Adapun acara

World Heritage

Festival Pesona Pantai Pohon Cinta Sajikan 1.000 Piring Kuliner

Suasana FP3C 2019 di Gorontolo (Ist) Festival Pesona Pantai Pohon Cinta (FP3C) 2019 yang berlangsung di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, menampilkan gelar 1.000 piring Binthe Biluhuta yang menyajikan berbagai makanan

Slideshow

Presiden Jokowi Pastikan Hadiri HPN 2016 di Lombok

Presiden Jokowi (Ist) Presiden Jokowi memastikan dirinya akan hadir dalam puncak acara Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 9 Februari mendatang. Kepastian ini disampaikan

Hotel

Tanjung Lesung Magnet Sport Tourism

Trail Adventure (Ist) Tanjung Lesung yang ada di Pandeglang, Banten kembali menjadi lokasi sport tourism. Setelah Rhino X-Triathlon yang sukses digelar pada akhir September lalu, dan kali ini giliran ribuan

World Heritage

Presiden Jokowi Optimistis Target 20 Juta Wisman Tercapai

Presiden Jokowi (Foto: Agus Suparto/Tim Komunikasi Presiden) Presiden Jokowi tengah menanti matahari terbit di Dermaga Pantai Waiwo, Raja Ampat, Jumat, 1 Januari 2016. Ditemani wartawan yang mengikuti perjalanannya dari Jakarta,