Presiden Jokowi Permudah Yacht Asing ke Indonesia

Luxury-Yachts

Ilustrasi Yacht asing (Ist)

Guna lebih meningkatkan kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia, pemerintah memandang perlu mengatur kembali kemudahan dalam hal pengurusan dokumen untuk memasuki wilayah perairan Indonesia bagi kapal wisata (yacht) asing.

Presiden Jokowi diketahui telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 105/2015 tentang Kunjungan Yacht Asing ke Indonesia pada 22 September 2015 lalu sehingga Yacht asing akan lebih mudah berlabuh di wilayah negeri ini.

Adapun dalam Perpres itu ditegaskan bahwa yang dimaksud yacht asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan, baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga.

“Yacht asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia dalam rangka kunjungan wisata diberikan kemudahan di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pelabuhanan,” bunyi pasal 2 ayat 1 Perpres tersebut, seperti dikutip patainanews.com dari situs Setkab, Senin (12/10/2015).

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana ditentukan dalam Perpres ini, yaitu:
1. Pelabuhan Sabang, Sabang, Aceh;
2. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara;
3. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat;
4. Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau;
5. Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan Riau;
6. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung.
7. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, DKI Jakarta;
8. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali;
9. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
10. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
11. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara;
12. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur;
13. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara;
14. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku;
15. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku;
16. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku;
17. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat;
18. Pelabuhan Biak, Biak, Papua.

Menurut Perpres ini, pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud dapat diubah dengan memperhatikan:
a. perkembangan kunjungan yacht asing;
b. kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan;
c. pengembangan wilayah.

“Perubahan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan Menhub setelah berkoordinasi dengan instansi terkait,” bunyi pasal 3 ayat 3 Perpres nomor 105/2014 itu.

Perpres ini juga menegaskan bahwa awak kapal dan/atau penumpang yacht asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin tinggal sebagaimana dimaksud berupa:
a. Visa kunjungan yang diterbitkan perwakilan Indonesia;
b. Visa kunjungan saat kedatangan saat tiba di wilayah Indonesia;
c. Bebas visa kunjungan.

“Perpanjangan izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan di kantor imigrasi terdekat tempat yacht asing berada,” bunyi pasal 5 ayat 4 Perpres tersebut. Selain itu, Yacht asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia wajib menjalani pemeriksaan karantina.

Pemeriksaan ke pelabuhan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina serta pemberian surat persetujuan berlayar (SPB), dilakukan secara terpadu di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar. Yacht asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan keluar dari wilayah perairan Indonesia, menurut Perpres ini, wajib menyelesaikan semua kewajibannya di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pelabuhan.

Selain itu, Yacht asing yang melakukan kunjungan wisata di wilayah Indonesia dilarang untuk dikomersilkan dan/atau disewakan kepada pihak lain. Dengan berlakunya Perpres ini, maka Perpres Nomor 79/2011 tentang Kunjungan Yacht Asing ke Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 180/2014 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 79/2011 tentang kunjungan yacht asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi pasal 14 Perpres Nomor 105/2015 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 30 September 2015 itu. (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

World Heritage

Pentingnya Museum untuk Indonesia

Museum Nasional (Ist) Berkunjung ke museum di Indonesia sepertinya menjadi kenikmatan tersendiri bagi banyak orang, termasuk wisatawan mancanegara yang tengah ada di negeri ini. Bahkan, bagi sebagian orang, museum memunyai

Slideshow

Pelni Lifestyle Tawarkan Pengalaman Perjalanan Laut yang Unik

PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) telah mengembangkan bisnisnya ke arah pariwisata sejak Maret 2015 silam dengan meluncurkan “PELNI Lifestyle”. Adapun manajemen PT PELNI melihat bahwa transportasi laut kini tidak hanya

Investments

Peran Public Relations dalam Menyebarkan Semangat Kebangkitan Maritim

Workshop kehumasan PT Pelindo III dengan narasumber Joseph T Wulianandi, pendiri sekaligus pemilik merk ‘Joger’ (aneka produk souvenir khas Bali) (Ist) Public relations officer (humas) PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau

SightSeeing

Oktober, 25 Negara Ikut MesaStila Challenge & Ultra 2015

ilustrasi lari di alam Wisatawan asing, khususnya yang menyukai olahraga lari akan berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti lomba lari ‘MesaStila Challenge & Ultra 2015’. Ajang lomba lari tahun ini bertambah

Festival

Rencana Berlibur tak Perlu Dibagikan di Media Sosial

Keris menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara untuk berlibur ke Indonesia (www.ninaflynnphotography.com) Tak bisa dipungkiri media sosial, seperti facebook kini melekat pada banyak orang, khususnya masyarakat urban yang hidup

Travel Operator

Budaya Betawi Meriahkan 210 Tahun KAJ

Gereja Katolik Santa Perawan Maria Diangkat ke Surga Katedral Jakarta (Ist) Perayaan 210 tahun Gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) dilakukan dengan adanya Misa Ekaristi ucapan syukur di Gereja Katolik