Presiden Jokowi Permudah Yacht Asing ke Indonesia

Luxury-Yachts

Ilustrasi Yacht asing (Ist)

Guna lebih meningkatkan kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia, pemerintah memandang perlu mengatur kembali kemudahan dalam hal pengurusan dokumen untuk memasuki wilayah perairan Indonesia bagi kapal wisata (yacht) asing.

Presiden Jokowi diketahui telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 105/2015 tentang Kunjungan Yacht Asing ke Indonesia pada 22 September 2015 lalu sehingga Yacht asing akan lebih mudah berlabuh di wilayah negeri ini.

Adapun dalam Perpres itu ditegaskan bahwa yang dimaksud yacht asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan, baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga.

“Yacht asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia dalam rangka kunjungan wisata diberikan kemudahan di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pelabuhanan,” bunyi pasal 2 ayat 1 Perpres tersebut, seperti dikutip patainanews.com dari situs Setkab, Senin (12/10/2015).

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana ditentukan dalam Perpres ini, yaitu:
1. Pelabuhan Sabang, Sabang, Aceh;
2. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara;
3. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat;
4. Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau;
5. Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan Riau;
6. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung.
7. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, DKI Jakarta;
8. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali;
9. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
10. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
11. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara;
12. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur;
13. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara;
14. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku;
15. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku;
16. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku;
17. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat;
18. Pelabuhan Biak, Biak, Papua.

Menurut Perpres ini, pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud dapat diubah dengan memperhatikan:
a. perkembangan kunjungan yacht asing;
b. kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan;
c. pengembangan wilayah.

“Perubahan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan Menhub setelah berkoordinasi dengan instansi terkait,” bunyi pasal 3 ayat 3 Perpres nomor 105/2014 itu.

Perpres ini juga menegaskan bahwa awak kapal dan/atau penumpang yacht asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin tinggal sebagaimana dimaksud berupa:
a. Visa kunjungan yang diterbitkan perwakilan Indonesia;
b. Visa kunjungan saat kedatangan saat tiba di wilayah Indonesia;
c. Bebas visa kunjungan.

“Perpanjangan izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan di kantor imigrasi terdekat tempat yacht asing berada,” bunyi pasal 5 ayat 4 Perpres tersebut. Selain itu, Yacht asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia wajib menjalani pemeriksaan karantina.

Pemeriksaan ke pelabuhan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina serta pemberian surat persetujuan berlayar (SPB), dilakukan secara terpadu di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar. Yacht asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan keluar dari wilayah perairan Indonesia, menurut Perpres ini, wajib menyelesaikan semua kewajibannya di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pelabuhan.

Selain itu, Yacht asing yang melakukan kunjungan wisata di wilayah Indonesia dilarang untuk dikomersilkan dan/atau disewakan kepada pihak lain. Dengan berlakunya Perpres ini, maka Perpres Nomor 79/2011 tentang Kunjungan Yacht Asing ke Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 180/2014 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 79/2011 tentang kunjungan yacht asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi pasal 14 Perpres Nomor 105/2015 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 30 September 2015 itu. (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

Slideshow

Secangkir Kopi Nusantara yang Nikmat Punya Nilai Kemanusiaan

Madame Coffee Diah Ayu Olif (baju merah) didampingi Direktur Utama Dompet Dhuafa drg Imam Rulyawan (jas hitam) (Ist) Madame Coffee Diah Ayu Olif tampak begitu semangat untuk mengangkat derajat petani kopi

Tourism

‘Mengubah Kehidupan Sosial yang Lebih Baik dengan Wisata Halal’

Penerima World Halal Tourism Awards 2016 (Ist) Kemenangan Indonesia di World Halal Tourism Awards 2016 membanggakan karena pariwisata negeri ini mampu menyabet 12 penghargaan sehingga ini menjadi modal berharga untuk mengembangkan

Culture

Mengikuti Jejak Valentino Rossi ke Labuan Bajo

Labuan Bajo (Ist) Kabar mengejutkan datang dari Valentino Rossi. Pebalap tersohor sepeda motor kelas Moto GP asal Italia tersebut, Senin (23/1/2017), mengunjungi salah satu 10 Bali baru, yakni di Labuan

World Heritage

Kehangatan Natal di Aryaduta Semanggi

Turkey to Go (Ist) Natal dan Tahun Baru selalu menjadi perayaan yang paling ditunggu setiap tahunnya.  Perayaan ini selain menjadi momentum untuk menyambut datangnya tahun yang baru juga merupakan momen

Airlines

Peliknya Membidik Kelas Premium di Bursa Wisata Independen

TTC Ttavel Mart Signature (Ist) Jalan terjal untuk menyajikan bursa wisata dengan segmentasi premium ternyata tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Apalagi, digarap dalam waktu yang sangat minim. Rentang waktu tiga

SightSeeing

Menteri Pariwisata kembali Aktifkan Tourism Crisis Center Kemenpar

Presiden Jokowi ketika bertemu dengan masyarakat di Lombok yang terkena gempa bumi (Ist) Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya kembali mengaktifkan Tourism Crisis Center (TCC) Kemenpar terkait gempa yang terjadi berturut-turut