Presiden Jokowi Permudah Yacht Asing ke Indonesia

Luxury-Yachts

Ilustrasi Yacht asing (Ist)

Guna lebih meningkatkan kunjungan kapal wisata (yacht) asing ke Indonesia, pemerintah memandang perlu mengatur kembali kemudahan dalam hal pengurusan dokumen untuk memasuki wilayah perairan Indonesia bagi kapal wisata (yacht) asing.

Presiden Jokowi diketahui telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 105/2015 tentang Kunjungan Yacht Asing ke Indonesia pada 22 September 2015 lalu sehingga Yacht asing akan lebih mudah berlabuh di wilayah negeri ini.

Adapun dalam Perpres itu ditegaskan bahwa yang dimaksud yacht asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan, baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan/atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non niaga.

“Yacht asing beserta awak kapal dan/atau penumpang termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan memasuki wilayah perairan Indonesia dalam rangka kunjungan wisata diberikan kemudahan di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pelabuhanan,” bunyi pasal 2 ayat 1 Perpres tersebut, seperti dikutip patainanews.com dari situs Setkab, Senin (12/10/2015).

Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana ditentukan dalam Perpres ini, yaitu:
1. Pelabuhan Sabang, Sabang, Aceh;
2. Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara;
3. Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat;
4. Nongsa Point Marina, Batam, Kepulauan Riau;
5. Bandar Bintan Telani, Bintan, Kepulauan Riau;
6. Pelabuhan Tanjung Pandan, Belitung, Bangka Belitung.
7. Pelabuhan Sunda Kelapa dan Marina Ancol, DKI Jakarta;
8. Pelabuhan Benoa, Badung, Bali;
9. Pelabuhan Tenau, Kupang, Nusa Tenggara Timur;
10. Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;
11. Pelabuhan Tarakan, Tarakan, Kalimantan Utara;
12. Pelabuhan Nunukan, Bulungan, Kalimantan Timur;
13. Pelabuhan Bitung, Bitung, Sulawesi Utara;
14. Pelabuhan Ambon, Ambon, Maluku;
15. Pelabuhan Saumlaki, Maluku Tenggara Barat, Maluku;
16. Pelabuhan Tual, Maluku Tenggara, Maluku;
17. Pelabuhan Sorong, Sorong, Papua Barat;
18. Pelabuhan Biak, Biak, Papua.

Menurut Perpres ini, pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud dapat diubah dengan memperhatikan:
a. perkembangan kunjungan yacht asing;
b. kesiapan sarana dan prasarana pendukung untuk memberikan pelayanan;
c. pengembangan wilayah.

“Perubahan pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan Menhub setelah berkoordinasi dengan instansi terkait,” bunyi pasal 3 ayat 3 Perpres nomor 105/2014 itu.

Perpres ini juga menegaskan bahwa awak kapal dan/atau penumpang yacht asing yang akan melakukan kunjungan ke Indonesia wajib memiliki izin tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin tinggal sebagaimana dimaksud berupa:
a. Visa kunjungan yang diterbitkan perwakilan Indonesia;
b. Visa kunjungan saat kedatangan saat tiba di wilayah Indonesia;
c. Bebas visa kunjungan.

“Perpanjangan izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan di kantor imigrasi terdekat tempat yacht asing berada,” bunyi pasal 5 ayat 4 Perpres tersebut. Selain itu, Yacht asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan yang akan melakukan kunjungan wisata ke Indonesia wajib menjalani pemeriksaan karantina.

Pemeriksaan ke pelabuhan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina serta pemberian surat persetujuan berlayar (SPB), dilakukan secara terpadu di pelabuhan masuk dan pelabuhan keluar. Yacht asing beserta awak kapal termasuk barang bawaan dan/atau kendaraan yang akan keluar dari wilayah perairan Indonesia, menurut Perpres ini, wajib menyelesaikan semua kewajibannya di bidang kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pelabuhan.

Selain itu, Yacht asing yang melakukan kunjungan wisata di wilayah Indonesia dilarang untuk dikomersilkan dan/atau disewakan kepada pihak lain. Dengan berlakunya Perpres ini, maka Perpres Nomor 79/2011 tentang Kunjungan Yacht Asing ke Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 180/2014 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 79/2011 tentang kunjungan yacht asing dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi pasal 14 Perpres Nomor 105/2015 yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 30 September 2015 itu. (Gabriel Bobby)



About author



You might also like

Cuisine

Menikmati GMT 2016 dari Ketinggian

Ilustrasi GMT (Ist) Agen perjalanan dari Perancis tengah merencanakan tur menikmati Gerhana Matahari Total (GMT) 2016 di atas ketinggian 48.000 kaki. Tur ini akan membawa peserta terbang di atas Halmahera

Tourism

Astindo Launching bersamago.co.id

Musyawarah Anggota Astindo Provinsi DKI Jakarta di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (5/11/2015) (Ist) Seiring kemajuan zaman, teknologi pun berkembang sehingga dinilai akan memudahkan traveler mengakses internet untuk urusan traveling. Dan,

Cuisine

Maret 2017, ASDP Indonesia Ferry Bakal Investasi di Labuan Bajo

Labuan Bajo (Ist) Semangat Indonesia Incorporated yang dipopulerkan Menpar Arief Yahya terus direspons berbagai kalangan. Giliran PT ASDP Indonesia Ferry yang berkomitmen mengembangkan pelabuhan penyeberangan di Labuan Bajo, ibukota Kabupaten

Tourism

Morotai Bakal Ngetop di TV Prancis

Menteri Pariwisata Arief Yahya (keempat dari kiri) ketika meluncurkan Wonderful Morotai 2016 (Ist) Menteri Pariwisata Arief Yahya memang memproyeksikan untuk memperkokoh 3A di destinasi Manado dulu, yakni menyentuh Atraksi, Akses

World Heritage

Tanjung Lesung yang Semakin Lengkap

Peletakan batu pertama Dive Center di Tanjuug Lesung (Ist) Destinasi wisata Tanjung Lesung di Pandeglang, Banten kini semakin lengkap sebab tengah dibangun Dive Center. Tak hanya itu, manajemen PT Banten

Tourism

Gairah Karawang Fashion Culture 2018

Press Conference Karawang Fashion Culture 2018 yang dihadiri Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Okih Hermawan (kedua dari kiri) Karawang Fashion Culture 2018 boleh dibilang lahir dari gagasan dan