Strategi Badan Usaha Pelabuhan Hadapi Konsesi

Konsesi-800

Diskusi Panel Persiapan BUP Dalam Menghadapi Konsesi Pelabuhan (Ist)

Konsesi merupakan hak dan kewajiban bagi setiap perusahaan/badan yang akan membuka usaha di atas tanah milik negara.

Dalam kurun waktu yang telah disepakati, perusahaan harus memberikan seluruh aset yang dimiliki kepada pemerintah untuk diusahakan menjadi milik negara.

Persoalan tentang konsesi bagi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dibahas dengan lugas oleh Prasetyadi, Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong bersama dengan beberapa pengusaha pelabuhan dan Kementerian Perhubungan di Jakarta belum lama ini.

Secara harfiah, pengertian konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Dalam dunia kepelabuhanan, konsesi diartikan sebagai hak penyelenggaraan pelabuhan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada pemegang izin BUP terhadap objek konsesi.

Dalam hal ini, Otoritas Pelabuhan menjadi pihak yang berwenang untuk pemberian izin konsesi bagi pelabuhan umum. Perjanjian konsesi diatur berdasarkan beberapa peraturan perundangan, yaitu UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, PP No 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, PP No 64 tahun 2015, PERMEN KEMENHUB No PM15 tahun 2015 tentang konsesi dan perjanjian kerjasama lainnya antara pemerintah dengan badan usaha pelabuhan di bidang kepelabuhanan dan PERMEN KEMENHUB No 166 tahun 2015.

Dalam diskusi yang berlangsung di Hotel JW Marriot Jakarta tersebut terdapat beberapa pengusaha pelabuhan yang menyatakan keberatan terhadap peraturan konsesi yang diadakan oleh pemerintah karena dianggap tidak adil bagi perusahaan terkait aset yang harus diberikan pada negara serta proses pengurusan izin yang terlalu berbelit.

“Kami selaku pengusaha pelabuhan merasa bahwa perjanjian konsesi terlalu memberatkan karena harus melakukan penyerahan aset kepada negara serta proses perizinan yang rumit sehingga bertahun-tahun izin kami belum dikeluarkan,” ujar Aulia Febrial Fatwa, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tegar Indonesia (Marunda Container Terminal) dalam siaran pers yang diterima patainanews.com belum lama ini.

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Perhubungan Sri Lestari Rahayu menjelaskan bahwa pengusaha pelabuhan harus menghitung dengan seksama sebelum melakukan perjanjian konsesi sebagaimana ditetapkan dalam PP No 61 tahun 2009 pasal 74 ayat 2 bahwa jangka waktu konsesi disesuaikan dengan pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar sehingga negara tidak merugikan pengusaha.

PT Terminal Teluk Lamong sebagai pelabuhan baru yang mandiri membagikan pengalaman terkait proses perizinan serta perhitungan aset pada perjanjian konsesi.

Prasetyadi menyatakan bahwa Pelindo III memiliki hubungan yang baik bukan hanya dengan pihak penyelenggara pelabuhan, namun juga dengan pemerintah kota Surabaya sehingga proses perizinan dan penyusunan dokumen konsesi berjalan dengan cepat.

“Terminal Teluk Lamong hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk menerbitkan perizinan karena mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujar Prasetyadi, Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong.

Masa  konsesi Pelindo III untuk Terminal Teluk Lamong adalah 72 tahun serta memiliki waktu 30 tahun untuk memanfaatkan bersama aset dan fasilitas Terminal Teluk Lamong bersama dengan Kementerian Perhubungan sehingga total waktu hingga berakhir masa konsesi untuk pengusahaan Terminal Teluk Lamong adalah 102 tahun.

“Perhitungan tersebut telah dihitung dengan seksama, aset maupun fasilitas serta keuntungan yang akan diperoleh terminal,” jelas Prasetyadi.

Dalam diskusi panel tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan badan usaha pelabuhan dapat melakukan sinergi yang baik dalam hal perizinan dan pengusahaan pelabuhan.

Perhitungan masa konsesi yang tepat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan tidak menjadi hal yang menakutkan untuk mengembalikan seluruh aset dan fasilitas kepada negara karena pada dasarnya seluruh pengusahaan pelabuhan diadakan diatas tanah milik negara.

Setelah berakhir masa konsesi, pelabuhan dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah untuk memanfaatkan bersama aset dan fasilitas yang dimiliki seperti yang dilakukan PT Pelindo III di Terminal Teluk Lamong sehingga menjadi solusi yang baik bagi pemerintah dan badan usaha pelabuhan. (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

Slideshow

Presiden Jokowi akan Hadir di Hari Pers Nasional 2018

Menseskab Pramono Anung (kanan) (Ist) Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno didampingi Kepala Biro Humas Setda Provinsi Sumbar Jasman dan Kepala Balitbang Reti Wafda bersama Ketua PWI Pusat Margiono beserta Panitia

World Heritage

UNESCO Tetapkan Tari Bali Warisan Budaya Dunia

Selain Keris, UNESCO juga mengakui Tari Bali sebagai Warisan Budaya Dunia (ninaflynnphotography.com) Tiga genre tari yang terdiri dari sembilan tari Bali, yaitu Tari Barong Ket, Tari Joged Bumbung, Tari Legong

Hotel

H3 Jakarta Gelar Halal Bihalal

  Himpunan Humas Hotel Jakarta (H3 Jakarta) berkumpul bersama di Arion Swiss-belhotel Kemang, Jakarta Selatan dalam Halal Bihalal H3 Jakarta. Hadir sekitar 40 humas hotel seJabodetabek, anggota kehormatan H3, dan

Festival

Banyuwangi Ethno Carnival 2018 Tampilkan Pertunjukkan Kelas Dunia

Peserta BEC 2018 Penyelenggaraan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) 2018 semakin menguatkan Banyuwangi sebagai destinasi wisata kelas dunia. Dengan melibatkan 100 seniman Banyuwangi yang mengisi 11 stage dengan 10 tema berbeda,

Indonesiaku

Musala dan Gereja di Puncak Gunung Sinai

Rombongan ziarah (Ist) Gunung Sinai  terletak di semenanjung Sinai dan Mesir, yang merupakan gunung gersang bebatuan dengan ketinggian 2.285 meter dari permukaan laut, dan berada pada bagian pegunungan disebelah selatan

Slideshow

NTT Siap Sambut Sail Indonesia 2015

Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan siap untuk menyambut kedatangan Sail Indonesia 2015 di Kupang. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTT Marius Ardu Jelamu yang dihubungi