Strategi Badan Usaha Pelabuhan Hadapi Konsesi

Konsesi-800

Diskusi Panel Persiapan BUP Dalam Menghadapi Konsesi Pelabuhan (Ist)

Konsesi merupakan hak dan kewajiban bagi setiap perusahaan/badan yang akan membuka usaha di atas tanah milik negara.

Dalam kurun waktu yang telah disepakati, perusahaan harus memberikan seluruh aset yang dimiliki kepada pemerintah untuk diusahakan menjadi milik negara.

Persoalan tentang konsesi bagi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dibahas dengan lugas oleh Prasetyadi, Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong bersama dengan beberapa pengusaha pelabuhan dan Kementerian Perhubungan di Jakarta belum lama ini.

Secara harfiah, pengertian konsesi adalah pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu, atau entitas legal lain. Dalam dunia kepelabuhanan, konsesi diartikan sebagai hak penyelenggaraan pelabuhan yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan kepada pemegang izin BUP terhadap objek konsesi.

Dalam hal ini, Otoritas Pelabuhan menjadi pihak yang berwenang untuk pemberian izin konsesi bagi pelabuhan umum. Perjanjian konsesi diatur berdasarkan beberapa peraturan perundangan, yaitu UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran, PP No 61 tahun 2009 tentang kepelabuhanan, PP No 64 tahun 2015, PERMEN KEMENHUB No PM15 tahun 2015 tentang konsesi dan perjanjian kerjasama lainnya antara pemerintah dengan badan usaha pelabuhan di bidang kepelabuhanan dan PERMEN KEMENHUB No 166 tahun 2015.

Dalam diskusi yang berlangsung di Hotel JW Marriot Jakarta tersebut terdapat beberapa pengusaha pelabuhan yang menyatakan keberatan terhadap peraturan konsesi yang diadakan oleh pemerintah karena dianggap tidak adil bagi perusahaan terkait aset yang harus diberikan pada negara serta proses pengurusan izin yang terlalu berbelit.

“Kami selaku pengusaha pelabuhan merasa bahwa perjanjian konsesi terlalu memberatkan karena harus melakukan penyerahan aset kepada negara serta proses perizinan yang rumit sehingga bertahun-tahun izin kami belum dikeluarkan,” ujar Aulia Febrial Fatwa, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Pelabuhan Tegar Indonesia (Marunda Container Terminal) dalam siaran pers yang diterima patainanews.com belum lama ini.

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Perhubungan Sri Lestari Rahayu menjelaskan bahwa pengusaha pelabuhan harus menghitung dengan seksama sebelum melakukan perjanjian konsesi sebagaimana ditetapkan dalam PP No 61 tahun 2009 pasal 74 ayat 2 bahwa jangka waktu konsesi disesuaikan dengan pengembalian dana investasi dan keuntungan yang wajar sehingga negara tidak merugikan pengusaha.

PT Terminal Teluk Lamong sebagai pelabuhan baru yang mandiri membagikan pengalaman terkait proses perizinan serta perhitungan aset pada perjanjian konsesi.

Prasetyadi menyatakan bahwa Pelindo III memiliki hubungan yang baik bukan hanya dengan pihak penyelenggara pelabuhan, namun juga dengan pemerintah kota Surabaya sehingga proses perizinan dan penyusunan dokumen konsesi berjalan dengan cepat.

“Terminal Teluk Lamong hanya membutuhkan waktu 2-3 bulan untuk menerbitkan perizinan karena mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujar Prasetyadi, Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong.

Masa  konsesi Pelindo III untuk Terminal Teluk Lamong adalah 72 tahun serta memiliki waktu 30 tahun untuk memanfaatkan bersama aset dan fasilitas Terminal Teluk Lamong bersama dengan Kementerian Perhubungan sehingga total waktu hingga berakhir masa konsesi untuk pengusahaan Terminal Teluk Lamong adalah 102 tahun.

“Perhitungan tersebut telah dihitung dengan seksama, aset maupun fasilitas serta keuntungan yang akan diperoleh terminal,” jelas Prasetyadi.

Dalam diskusi panel tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan badan usaha pelabuhan dapat melakukan sinergi yang baik dalam hal perizinan dan pengusahaan pelabuhan.

Perhitungan masa konsesi yang tepat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan tidak menjadi hal yang menakutkan untuk mengembalikan seluruh aset dan fasilitas kepada negara karena pada dasarnya seluruh pengusahaan pelabuhan diadakan diatas tanah milik negara.

Setelah berakhir masa konsesi, pelabuhan dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah untuk memanfaatkan bersama aset dan fasilitas yang dimiliki seperti yang dilakukan PT Pelindo III di Terminal Teluk Lamong sehingga menjadi solusi yang baik bagi pemerintah dan badan usaha pelabuhan. (Gabriel Bobby)

About author



You might also like

Nature

2016, Kemenpar Bidik 12 Juta Wisman

Menteri Pariwisata Arief Yahya (kiri) (Ist) Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menetapkan target kunjungan wisatawan ke Indonesia tahun 2016 sebesar 272 juta wisatawan. Jumlah tersebut terbagi atas 12 juta wisatawan mancanegara

Festival

Carnival Seru Sambut Pergantian Tahun 2017 di Hotel Santika Premiere ICE BSD City

Funfair Carnival (ist) Tahun 2017 sudah di depan mata. Berbagai tempat wisata, restoran, mal, hotel, dan tempat entertainment lainnya menyediakan berbagai pilihan menarik untuk merayakan momen pergantian tahun bersama dengan

Tour Package

Kapal Phinisi Ikon Wisata Bahari Indonesia

Berpose di depan Kapal Phinisi yang menjadi Pavilion Indonesia d PATA Travel Mart 2016 (Ist) Kapal Phinisi selama ini kerap menghiasi stan Kementerian Pariwisata di berbagai acara pariwisata internasional, termasuk

Hotel

ICE Semakin Siap untuk PATA Travel Mart 2016

Presiden Jokowi meresmikan  Indonesia Fintech Festival and Conference (IFFC) 2016 di ICE (Ist) Penyelenggaraan PATA Travel Mart 2016 di venue Indonesia Convention Exhibition (ICE) di BSD City, Banten sudah semakin

Heritage

2019, Indonesia Siap Jadi Nomor Satu Wisata Halal

Wisatawan asing menyatu dengan warga setempat di Gili Trawangan, Lombok (Ist) Tren wisata halal kian nyaring di industri pariwisata dunia. Karenanya Indonesia tak mau kalah dengan negara-negara lain, seperti Thailand,

Nature

Pariwisata Tanjung Lesung Kelas Dunia

Menteri Pariwisata Arief Yahya (kanan) tengah berdiskusi dengan President/CEO PATA Indonesia Chapter Poernomo Siswoprasetijo (Ist) Pelaku pariwisata di Banten semakin sumringah! Rabu, 29 Juni 2016, Gubernur Rano Karno menandatangani penetapan